Lewati ke konten utama
Informasi Umum 5 Menit Baca

OJK Mengajar di Palembang dan Mataram, Ungkap Kesiapan Bursa Mineral Beroperasi 2027 dan Ajak Generasi Muda Melek Keuangan Digital

R

Redaksi

12 November 2026

OJK Mengajar di Palembang dan Mataram, Ungkap Kesiapan Bursa Mineral Beroperasi 2027 dan Ajak Generasi Muda Melek Keuangan Digital
Foto: Istimewa

PALEMBANG, SEPUTARBANK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat perannya dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan literasi keuangan digital kepada masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pengoperasian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) mulai 1 Januari 2027 untuk meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

Dalam siaran pers yang dikutip Seputarbank, Kamis (12/11/2026), OJK menegaskan bahwa keberadaan BMKS diharapkan dapat menciptakan sistem perdagangan komoditas yang lebih transparan, kredibel, dan berintegritas sehingga manfaat kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Selain itu, OJK juga mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan inovasi produk dan layanan keuangan digital agar mampu memanfaatkan peluang yang tersedia sekaligus terhindar dari berbagai modus penipuan dan investasi ilegal.

Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan OJK Mengajar oleh Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Sarjito, di Kantor OJK Palembang, serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (10/11/2026).

Kegiatan OJK Mengajar di Palembang merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT OJK ke-15 dan diikuti sekitar 500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta masyarakat umum.

Dalam pemaparannya, Sarjito menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Namun, potensi tersebut harus dikelola secara optimal agar mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

“Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif," ujar Sarjito.

Ia menjelaskan, Sumatera Selatan memiliki potensi besar di sektor pertambangan, kelapa sawit, kopi, dan kelapa. Potensi tersebut perlu didukung penguatan industri pengolahan, inovasi, serta sistem perdagangan yang transparan agar mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas daerah.

Sarjito juga menyoroti pentingnya mekanisme pembentukan harga komoditas yang transparan dan kredibel. Dengan tata kelola perdagangan yang baik, Indonesia diharapkan dapat mengembangkan harga acuan komoditas nasional sekaligus memperkuat posisinya dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis di pasar global.

Menurutnya, transparansi transaksi dan pengawasan perdagangan juga menjadi aspek penting untuk memitigasi risiko praktik perdagangan yang merugikan serta menjaga integritas pasar.

Kepada kalangan mahasiswa, Sarjito mengajak generasi muda agar mampu berpikir kritis, memahami potensi dan tantangan ekonomi daerah, serta berkontribusi melalui inovasi dan gagasan yang dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.

OJK Ambil Alih Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Pengaturan dan pengawasan transaksi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan mandat baru OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sebagai tindak lanjut, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, OJK juga menerbitkan POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Melalui kedua regulasi tersebut, peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS dari Bappebti kepada OJK mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

OJK mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan untuk memastikan perdagangan komoditas berlangsung secara teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas. Cakupannya meliputi aspek tata kelola, pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko, hingga pelindungan pengguna jasa.

OJK Dorong Mahasiswa Melek Keuangan Digital

Di sisi lain, melalui kegiatan OJK Mengajar di UIN Mataram, Adi Budiarso mengajak mahasiswa untuk memahami peluang sekaligus risiko perkembangan inovasi keuangan digital yang semakin pesat.

Adi menjelaskan, inovasi keuangan digital tidak hanya berkaitan dengan aset kripto, tetapi juga mencakup pemanfaatan berbagai teknologi, seperti kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), big data, blockchain, dan distributed ledger.

Berbagai teknologi tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi layanan keuangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan.

Meski demikian, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko. Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu melakukan riset secara mandiri serta memastikan legalitas penyelenggara sebelum menggunakan layanan keuangan digital maupun melakukan investasi.

Adi juga mendorong mahasiswa agar tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan digital, tetapi turut mengambil peran sebagai agen literasi yang menyebarkan informasi secara benar dan bertanggung jawab.

“Peran adik-adik sangat penting, bukan hanya sebagai pengguna tapi Anda adalah agen literasi yang saya mohon untuk bisa bersama-sama menyebarkan pemahaman yang benar pada lingkungan sekitar," kata Adi.

Rektor UIN Mataram, Masnun Tahir, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perkembangan keuangan digital telah mencakup ekosistem yang luas, mulai dari pembayaran dan investasi digital hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial dan teknologi blockchain.

Karena itu, mahasiswa membutuhkan literasi yang memadai agar dapat memanfaatkan teknologi keuangan secara cerdas, beretika, dan bertanggung jawab.

Apresiasi terhadap kegiatan tersebut juga disampaikan Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sosial, dan Kemasyarakatan, Yusron Hadi, yang hadir mewakili Gubernur NTB.

Menurutnya, kolaborasi OJK dan UIN Mataram dalam memperluas edukasi keuangan kepada generasi muda merupakan langkah positif. Peningkatan literasi keuangan digital menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi perkembangan layanan keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan OJK Mengajar di UIN Mataram tersebut diikuti lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan civitas academica dari berbagai perguruan tinggi di Mataram.

Melalui rangkaian kegiatan OJK Mengajar, OJK terus memperkuat literasi keuangan generasi muda agar mampu memahami perkembangan sektor jasa keuangan, mengenali peluang dan risiko, serta berperan aktif dalam mendorong pemanfaatan layanan keuangan yang aman, bijak, dan bertanggung jawab.

R

Redaksi