BENGKULU, SEPUTARBANK - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu menyoroti
kinerja industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Bengkulu yang kini tengah menghadapi tekanan berat sepanjang tahun ini.
Hingga September 2026, posisi penyaluran kredit maupun pembiayaan BPR /BPRS mengalami kontraksi sebesar 13,16 persen hingga menyentuh angka Rp272,42 miliar.
Bahkan, kinerja yang lemah ini tidak hanya terjadi pada sisi penyaluran dana, tetapi juga merembet pada indikator keuangan utama lainnya. Total aset gabungan BPR dan BPRS ikut menyusut sebesar 9,54 persen menjadi Rp359,70 miliar, sementara penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan 4,63 persen menjadi Rp239,27 miliar.
Menyikapi kondisi ini, OJK pun mendorong seluruh pelaku lembaga jasa keuangan untuk segera berbenah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, memperketat manajemen risiko, serta mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Langkah evaluasi dan pembenahan ini menjadi agenda utama dalam kegiatan Evaluasi Kinerja dan Sharing Session yang mempertemukan jajaran BPR, BPRS, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), serta perusahaan pergadaian swasta di bawah pengawasan OJK Provinsi Bengkulu, Jumat (5/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Syntia Dewi, menekankan bahwa penerapan tata kelola tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan kewajiban administratif terhadap regulator semata. Lebih jauh, aspek ini merupakan fondasi utama yang menentukan keberlanjutan bisnis sekaligus menjaga tingkat kepercayaan publik.
Ayu mengingatkan agar setiap lembaga jasa keuangan memastikan operasional organisasinya berjalan secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan integritas. Ia menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko serta prinsip kehati-hatian (prudential banking) wajib ditanamkan sebagai budaya kerja oleh seluruh jajaran manajemen hingga tingkat pelaksana.
Berbanding terbalik dengan perlambatan yang dialami BPR dan BPRS, kinerja positif justru ditunjukkan oleh sektor LKMS dan perusahaan pergadaian swasta di Bengkulu. Hingga September 2026, total aset kedua sektor ini berhasil tumbuh 7,19 persen secara year-to-date (ytd) mencapai Rp29,69 miliar.
Pertumbuhan tersebut juga diikuti oleh lonjakan penyaluran pembiayaan sebesar 14,55 persen menjadi Rp16,11 miliar. Menariknya, ekspansi tersebut diiringi dengan membaiknya kualitas pembiayaan, di mana nominal pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) berhasil ditekan hingga turun 10,40 persen menjadi Rp373 juta.
Kendati mencatat rapor hijau, OJK tetap memberikan peringatan dini agar laju ekspansi usaha pada sektor LKMS dan pergadaian swasta tetap diimbangi dengan pengendalian risiko yang ketat serta penjagaan kualitas pembiayaan secara berkelanjutan.
Adapun kegiatan evaluasi yang diselenggarakan di Hotel Golden Tulip Springhill Lampung, Bandar Lampung, ini diikuti oleh 28 peserta yang terdiri dari unsur direksi, dewan komisaris, serta pejabat eksekutif lembaga jasa keuangan.
Selain membedah capaian kinerja industri, para peserta juga dibekali materi sosialisasi mendalam terkait penguatan tata kelola perusahaan, mitigasi manajemen risiko, perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct), hingga aspek perlindungan konsumen.
Melalui rangkaian pembinaan berkelanjutan ini, OJK berharap seluruh lembaga jasa keuangan di Provinsi Bengkulu dapat memulihkan serta meningkatkan tingkat kesehatan usahanya, memperkuat kepatuhan regulasi, dan menghadirkan kualitas layanan prima agar kontribusinya dalam menggerakkan roda perekonomian daerah semakin maksimal.