JAKARTA , SEPUTARBANK – Bank NTB Syariah memperluas strategi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan membuka Kantor Cabang Jakarta. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perseroan memperkuat struktur pendanaan melalui diversifikasi sumber dana, sekaligus memperluas jaringan bisnis di pusat aktivitas ekonomi dan keuangan nasional.
Mengutip pemberitaan Suara NTB, Kamis (12/11/2026), Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, menilai kehadiran Bank NTB Syariah di Jakarta merupakan langkah strategis mengingat besarnya potensi ekonomi dan perputaran dana di kawasan tersebut.
Menurutnya, Jakarta berkontribusi sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sementara lebih dari 70 persen perputaran uang nasional berada di kawasan Jabodetabek.
“Saya berharap kantor cabang ini mampu meningkatkan penghimpunan dana, khususnya dana murah, baik dari segmen ritel maupun institusi dan lembaga dana pensiun,” katanya.
Iqbal mengingatkan, keberhasilan pembukaan kantor cabang tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan fisik kantor, tetapi harus diikuti aktivitas bisnis yang produktif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan perusahaan.
“Kantor cabang ini jangan hanya menjadi kantor protokoler atau tempat penghubung bagi pejabat dan tamu dari NTB. Harus ada aktivitas bisnis yang nyata, mampu menghasilkan pendapatan, dan memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan. Efisiensi operasional juga harus menjadi perhatian, sehingga biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh,” tambahnya.
Sejalan dengan arahan tersebut, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menjelaskan bahwa ekspansi ke Jakarta merupakan bagian dari strategi diversifikasi pendanaan. Selama ini, sekitar 55–56 persen total dana perseroan masih terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian manajemen karena ketergantungan terhadap beberapa sumber dana berpotensi memengaruhi stabilitas biaya dana (cost of fund), terutama di tengah persaingan industri perbankan dan dinamika tingkat imbal hasil pasar.
“Kami ingin memperkuat struktur pendanaan Bank NTB Syariah agar semakin terdiversifikasi. Penghimpunan dana tidak hanya bertumpu pada beberapa korporasi saja, tetapi juga diperluas melalui perusahaan swasta, korporasi menengah, lembaga dana pensiun, institusi, serta nasabah perorangan yang memiliki potensi penempatan dana,” ujar Nazaruddin.
Sebelum kantor cabang diresmikan, Bank NTB Syariah telah menjajaki kerja sama dengan sejumlah institusi potensial. Kehadiran kantor di Jakarta diharapkan mempermudah komunikasi dan koordinasi sehingga peluang penempatan dana dapat ditindaklanjuti secara lebih optimal.
Selain memperluas basis pendanaan, ekspansi ini juga memberikan manfaat dari sisi efisiensi operasional. Optimalisasi kehadiran pegawai di Jakarta sebelum pembukaan kantor cabang telah membantu mengurangi kebutuhan perjalanan dinas dari NTB untuk menghadiri agenda koordinasi dengan kementerian dan lembaga.
Upaya tersebut berhasil menekan biaya perjalanan dinas sekitar 40 persen. Efisiensi ini diharapkan semakin meningkat seiring beroperasinya Kantor Cabang Jakarta.
Meski memperluas aktivitas bisnis di ibu kota, Nazaruddin menegaskan bahwa Bank NTB Syariah tetap berpegang pada mandatnya sebagai bank pembangunan daerah. Kantor Cabang Jakarta akan difokuskan pada penghimpunan dana dan pengembangan hubungan kelembagaan, sedangkan penyaluran pembiayaan tetap diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sektor produktif di NTB.
“Mandat Bank NTB Syariah sebagai bank pembangunan daerah tetap menjadi orientasi utama. Karena itu, dana yang berhasil dihimpun akan memperkuat kapasitas perusahaan dalam mendukung pembiayaan dan menggerakkan perekonomian masyarakat NTB,” tambahnya.
Lebih jauh, Kantor Cabang Jakarta juga diproyeksikan menjadi representasi Bank NTB Syariah di tingkat nasional. Keberadaannya diharapkan memperkuat hubungan dengan investor, institusi, nasabah besar, dan mitra strategis sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap perseroan.
Dengan strategi tersebut, Bank NTB Syariah tidak hanya membidik pertumbuhan DPK, tetapi juga berupaya membangun struktur pendanaan yang lebih terdiversifikasi, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.