BANDUNG, SEPUTARBANK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri jasa keuangan dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat literasi serta inklusi keuangan masyarakat. Sepanjang Oktober 2026, sebanyak 6.446 kegiatan edukasi dan inklusi keuangan berhasil diselenggarakan dengan menjangkau lebih dari 798 ribu peserta di seluruh Indonesia melalui rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026.
Program tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan, tetapi juga mendorong perluasan akses layanan keuangan formal. Salah satu capaian yang menonjol adalah pembukaan 7,21 juta rekening perbankan selama pelaksanaan BIK 2026.
Selain sektor perbankan, OJK juga mencatat pembukaan 2,07 juta rekening pasar modal, 5,38 juta polis asuransi, 2,07 juta rekening perusahaan pembiayaan, 4,63 juta rekening pegadaian, serta 5,87 juta akun teknologi finansial (fintech).
Sebagaimana dikutip Seputarbank.com dari siaran pers OJK, Jumat (30/10/2026), capaian tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, dalam acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan dan Financial Expo (FinExpo) 2026 di Trans Studio Mall Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/10/2026).
Dicky menegaskan bahwa keberhasilan perluasan akses keuangan harus diimbangi dengan peningkatan literasi dan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan industri jasa keuangan sekaligus memastikan produk keuangan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Industri keuangan itu kuncinya cuma satu, kalau masyarakat percaya," ujar Dicky.
Ia menjelaskan, industri jasa keuangan harus terus menghadirkan produk dan layanan yang transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masyarakat. Dengan demikian, peningkatan inklusi keuangan tidak hanya berorientasi pada jumlah pengguna layanan, tetapi juga berdampak terhadap kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga.
Upaya tersebut sejalan dengan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta pada 22 Oktober 2026.
Pembentukan DNKK diharapkan memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendorong masyarakat agar tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara sehat, bijak, dan berkelanjutan.
OJK Dorong Pemerataan Akses Keuangan hingga Wilayah 3T
Pelaksanaan BIK 2026 turut memprioritaskan pemerataan akses layanan keuangan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.
Kelompok sasaran tersebut meliputi perempuan, pelajar, pemuda, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pekerja sektor informal, petani, nelayan, penyandang disabilitas, serta masyarakat perdesaan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dimulai dari kemampuan individu dan keluarga dalam mengelola keuangan secara disiplin dan bertanggung jawab.
"Cerdas dalam memperoleh uang, cerdas dalam membelanjakan uang, dan cerdas dalam menyimpan uang," ujar Dedi.
Menurutnya, masyarakat perlu membangun kebiasaan keuangan yang sehat dengan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan, menghindari perilaku konsumtif, serta tidak menggunakan fasilitas pinjaman melebihi kemampuan finansial.
OJK Jawa Barat Perkuat Literasi Keuangan UMKM dan Santri
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menegaskan pentingnya kolaborasi antara regulator, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif.
"Melalui momentum FinExpo 2026 ini, kami berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat sehingga akses keuangan semakin luas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, peternak, dan berbagai sektor produktif lainnya," kata Darwisman.
Sebagai bagian dari rangkaian BIK 2026, OJK Jawa Barat telah melaksanakan 15 kegiatan edukasi keuangan bagi sekitar 4.500 pelaku UMKM di wilayah Bogor, Bekasi, dan Purwakarta. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kemampuan pengelolaan arus kas, pencatatan keuangan usaha, serta pemanfaatan akses pembiayaan secara bijak.
Selain menyasar pelaku usaha, OJK juga memberikan edukasi keuangan kepada sekitar 2.000 santri Daarut Tauhiid pada 10 Oktober 2026, yang disertai seremoni pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel). Kegiatan ini bertujuan menanamkan budaya menabung dan pengelolaan keuangan sesuai prinsip syariah sejak usia dini.
Perhatian terhadap kelompok penyandang disabilitas juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan BIK 2026. Melalui peringatan Pekan Tuli Internasional pada 24 Oktober 2026 di Sentra Wyata Guna, Kota Bandung, OJK menjangkau sekitar 400 peserta penyandang disabilitas.
Kegiatan bertema Menuju Kesetaraan Melalui Inklusi Keuangan tersebut menghadirkan bazar 25 UMKM penyandang disabilitas, edukasi keuangan bagi komunitas tuli, penyerahan rekening SimPel dan buku literasi keuangan kepada 10 sekolah luar biasa (SLB) di Kota Bandung, serta berbagai perlombaan edukatif.
FinExpo 2026 Perluas Akses Layanan Keuangan Formal
Sebagai puncak rangkaian BIK 2026, OJK menyelenggarakan Financial Expo (FinExpo) pada 29 Oktober hingga 1 November 2026 di Trans Studio Mall Bandung, Jawa Barat.
Kegiatan yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) tersebut menghadirkan berbagai pelaku usaha jasa keuangan, UMKM, serta program edukasi interaktif melalui pameran, gelar wicara, lokakarya, dan kompetisi.
Melalui FinExpo, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengenal secara langsung berbagai produk dan layanan keuangan, termasuk memahami manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen sebelum mengambil keputusan finansial.
OJK menegaskan akan terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas literasi dan inklusi keuangan nasional.
Dengan semakin luasnya akses terhadap layanan keuangan formal yang disertai peningkatan pemahaman masyarakat, OJK berharap sektor jasa keuangan dapat berkontribusi lebih besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, mendorong pertumbuhan sektor produktif, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.