JAKARTA, SEPUTARBANK – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan keamanan simpanan masyarakat di perbankan tetap terjaga atas dukungan saldo yang dimiliki sekitar Rp300 triliun.
Dana tersebut menjadi fondasi kuat bagi LPS dalam menjamin keamanan simpanan nasabah sekaligus memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban penjaminan apabila terjadi kegagalan bank, serta mengantisipasi potensi permasalahan di industri perbankan.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan uang yang disimpan di bank. Pasalnya, LPS telah memiliki cadangan dana yang disiapkan untuk menghadapi kemungkinan bank mengalami persoalan keuangan, baik dari sisi likuiditas maupun solvabilitas.
Penegasan tersebut disampaikan Anggito dalam Forum Ekonomi Politik bertajuk Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia yang diprakarsai RMOL di The Tribata Hotel, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
"Sekarang LPS punya saldo dana Rp300 triliun. 2025 aja Rp250 triliun. Sekarang per hari ini kurang lebih totalnya ada Rp300-an triliun," kata Anggito.
Menurut Anggito, besarnya cadangan dana tersebut menjadi salah satu kekuatan LPS dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap simpanan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem perbankan nasional.
Dia menjelaskan, sumber pendanaan LPS berasal dari kontribusi sebesar 0,2 persen dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Dana yang terkumpul kemudian dikelola melalui investasi agar dapat memberikan dukungan keuangan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut.
Anggito mengibaratkan mekanisme pengumpulan dana tersebut seperti sistem asuransi yang menghimpun dana untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.
"Ini kan kayak dana asuransi," ujarnya.
Simpanan Nasabah Dijamin Maksimal Rp2 Miliar per Bank
Selain memiliki cadangan dana yang besar, LPS juga memberikan perlindungan langsung terhadap simpanan masyarakat melalui program penjaminan simpanan.
Anggito memastikan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, LPS menjamin simpanan nasabah hingga maksimal Rp2 miliar untuk setiap nasabah pada satu bank.
Artinya, apabila sebuah bank mengalami kegagalan, simpanan nasabah tetap mendapatkan perlindungan sepanjang memenuhi persyaratan penjaminan yang telah ditetapkan.
Dia menegaskan, jaminan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat. Bahkan, LPS tidak hanya bertugas membayarkan klaim penjaminan ketika bank mengalami kegagalan, tetapi juga mempunyai kewenangan melakukan pemantauan terhadap kondisi perbankan melalui mekanisme surveillance.
"Aman, karena itu dijamin undang-undang dan juga ada ketentuan yang memang memberikan kekuatan mandat bagi LPS untuk melakukan surveillance," tegasnya.
Melalui mekanisme tersebut, LPS dapat memantau perkembangan kondisi bank dan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas operasional maupun kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.
LPS dan OJK Siapkan Intervensi Dini Bank Bermasalah
Tidak hanya mengandalkan dana penjaminan, LPS juga memiliki peran penting dalam penanganan bank yang menghadapi permasalahan keuangan.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, LPS dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan langkah intervensi dini atau early intervention ketika terdapat bank yang mengalami tekanan likuiditas.
Langkah ini dilakukan agar persoalan keuangan yang dihadapi bank dapat ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar dan berpotensi mengganggu stabilitas perbankan.
Anggito menjelaskan, koordinasi antara LPS dan OJK memungkinkan dilakukannya penanganan awal terhadap bank yang mengalami kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.
"Kalau ada bank yang kekurangan dana untuk operasional, kami dengan OJK bisa melakukan early intervention, atau intervensi awal sebelum bank itu mengalami kesulitan," pungkas Anggito.