JAKARTA, SEPUTARBANK - mekanisme penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027, dipastikan masih tetap menggunakan formula yang berlaku saat ini.
Hal ini ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menjawab persoalan perkembangan proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027.
Kendati masih belum membeberkan kepastian mengenai ada atau tidaknya kenaikan upah tersebut, namun
Meski demikian, ia masih enggan membeberkan kepastian mengenai ada atau tidaknya kenaikan upah minimum pada tahun mendatang.
"Rumusnya masih yang sama. Sudah lihat, ada di undang-undang," ujar Yassierli di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, penetapan upah minimum dilakukan melalui formula penghitungan upah minimum atau berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
Dalam rumus tersebut, terdapat tiga indikator utama yang menjadi dasar kalkulasi, meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks tertentu yang memiliki rentang batas bawah 0,5 hingga batas atas 1.
Yassierli menekankan bahwa seluruh ketentuan mengenai formula pengupahan telah tertuang secara jelas di dalam regulasi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah hanya tinggal berpedoman pada aturan yang sudah ada dalam menjalankan tahapan penetapan upah minimum.
Namun, saat didesak lebih jauh mengenai potensi UMP 2027 bakal mengalami kenaikan atau justru bertahan stagnan, Yassierli memilih untuk tidak memberikan bocoran maupun gambaran detail.
"Kita lihat nanti aja ya," ucapnya singkat.
Dengan sikap pemerintah yang masih menahan diri tersebut, kepastian mengenai persentase maupun angka kenaikan UMP 2027 hingga kini masih menjadi tanda tanya. Pemerintah belum merilis proyeksi resmi terkait besaran upah minimum yang akan diterapkan tahun depan.