JAKARTA, SEPUTARBANK.COM – Anggota DPR RI Ahmad Irawan mendesak pemerintah Presiden Prabowo Subianto memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta dana transfer ke daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab kritik publik, memperkuat pengawasan, dan memastikan program prioritas pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, partai-partai koalisi memiliki tanggung jawab bersama dalam menyukseskan pemerintahan. Namun, sejumlah kebijakan strategis dinilai belum tersosialisasi secara optimal sehingga manfaat dan tujuan program belum sepenuhnya dipahami masyarakat.
“Tanggung jawab kami sama besarnya dengan Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya untuk menyukseskan pemerintahan ini,” kata Ahmad dalam Dialektika Demokrasi bertema Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, Hingga Kemandirian Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026) yang dikutip Seputarbank dalam pemberitaan DPR RI.
Dalam program MBG, Ahmad menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan anggaran dan pelaksanaan agar manfaatnya dirasakan masyarakat secara optimal. Ia mendukung keberlanjutan program tersebut, tetapi menegaskan setiap penyimpangan harus ditindak sesuai ketentuan hukum.
“Kita membutuhkan program seperti ini dan sebenarnya kita harus mengapresiasi Presiden. Ini adalah bukti kepedulian kepada masyarakat,” ujarnya.
Dirinya menilai, keberhasilan program prioritas pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan, transparansi, dan akuntabilitas. Pengawasan yang kuat diperlukan agar program sosial berskala besar benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain MBG, Ahmad mendesak pemerintah mempercepat operasional Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, koperasi tersebut berpotensi memperkuat ekonomi desa, memperlancar distribusi barang bersubsidi, serta membantu memenuhi kebutuhan logistik masyarakat.
“Kami ingin mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi, supaya publik bisa melihat bahwa apa yang kita bangun selama ini memang memberikan manfaat,” katanya.
Ahmad juga menyoroti persoalan reforma agraria, termasuk penyelesaian konflik lahan, harmonisasi data pertanahan, dan koordinasi antarkementerian.
Ia menilai kebijakan satu data perlu diperkuat agar pelaksanaan program pemerintah lebih terintegrasi dan masyarakat memperoleh kepastian atas penguasaan lahan.
Di sisi lain, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat juga menjadi perhatian. Ahmad menyebut pendapatan asli daerah (PAD) di banyak daerah masih terbatas, sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi, memperbaiki tata kelola, dan memperkuat kemandirian fiskal. Ia juga mengingatkan agar pemerintah menyampaikan kebijakan secara matang untuk menghindari kesalahpahaman publik.
Terkait subsidi dan kompensasi energi, Ahmad menilai kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan geopolitik global.
Ahmad menegaskan, evaluasi terhadap pemerintahan harus menghasilkan perbaikan nyata melalui penguatan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas agar program prioritas nasional berjalan efektif serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.
Sumber: Parlementaria DPR RI, diolah Seputarbank.com.