JAKARTA, SEPUTARBANK – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendesak pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
DPR menilai hal ini sangat mendesak menyusul tingginya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta risiko keselamatan akibat kabut asap yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia.
Dikutip Seputarbank dari pemberitaan resmi DPR RI melalui Parlementaria, Senin (12/10/2026), Yahya juga meminta fasilitas kesehatan mengoptimalkan sistem triase agar pasien mendapatkan penanganan medis sesuai tingkat keparahan kondisinya. Pemerintah dinilai perlu memastikan kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta layanan rujukan di wilayah dengan paparan asap tinggi.
“Kabut asap yang berkepanjangan memerlukan penanganan kesehatan yang mengikuti lama dan tingkat paparan masyarakat,” kata Yahya kepada Parlementaria, Senin (12/10/2026).
Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 174.694 kasus ISPA di tujuh provinsi prioritas penanganan karhutla selama periode Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.363 kasus terjadi pada balita. Tujuh provinsi yang menjadi perhatian meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Menghadapi kondisi tersebut, Yahya mendorong Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan dinas kesehatan di daerah untuk mengintegrasikan informasi kualitas udara dengan kesiapan layanan medis. Menurutnya, wilayah dengan tingkat paparan tinggi harus mendapatkan dukungan sesuai kebutuhan, termasuk tambahan tenaga kesehatan, persediaan medis, dan penguatan kemampuan rujukan.
“Wilayah dengan paparan tinggi perlu memperoleh penguatan tenaga, persediaan medis, dan kemampuan rujukan berdasarkan kebutuhan penduduk,” ujarnya.
Yahya turut menyoroti dampak karhutla terhadap keselamatan masyarakat. Berdasarkan laporan Kemenkes per 9 September 2026 yang dikutip dalam pemberitaan tersebut, terdapat empat korban meninggal dunia terkait karhutla, terdiri atas tiga orang di Kalimantan Tengah dan satu orang di Kalimantan Barat.
Sementara itu, kabut asap juga dikaitkan dengan kecelakaan beruntun yang melibatkan sembilan kendaraan di Tulang Bawang, Lampung, pada 7 Oktober 2026. Dalam peristiwa tersebut, dua orang dilaporkan meninggal dunia ketika jarak pandang menurun drastis.
Selain memperkuat pelayanan medis, Yahya meminta pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan, seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan atau kondisi kesehatan lain.
Pemerintah juga perlu menyediakan ruang dengan kualitas udara lebih bersih bagi warga yang kesulitan menghindari paparan asap di tempat tinggalnya.
“Dengan kondisi seperti ini, semua warga menjadi rentan, karena dampak karhutla itu ke semua, baik dampak kesehatan langsung maupun dampak tidak langsungnya. Maka penanganan awal untuk korban harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan informasi kesehatan yang jelas dan mudah diakses mengenai pembatasan aktivitas luar ruangan, langkah perlindungan dari paparan asap, serta gejala yang mengharuskan seseorang segera mendapatkan pertolongan medis. Informasi tersebut perlu diperbarui sesuai perkembangan kualitas udara dan kondisi di setiap daerah.
Perlindungan juga harus mencakup pekerja yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan. Yahya mendorong Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemberi kerja menilai risiko paparan asap serta menyesuaikan aktivitas dan perlindungan kerja dengan situasi di lapangan.
“Warga terdampak karhutla berhak memperoleh perlindungan kesehatan dan keamanan, termasuk keamanan untuk tetap memiliki pekerjaan jika tidak bisa keluar rumah akibat asap pekat karhutla,” katanya.
Yahya menegaskan, Komisi IX DPR RI akan meminta pemerintah menyampaikan perkembangan penanganan karhutla secara berkala, termasuk kondisi kesehatan masyarakat dan langkah perlindungan bagi warga terdampak.
“Kami dari Komisi IX DPR akan meminta update berkala dari pemerintah, baik mengenai kondisi karhutlanya maupun perlindungan bagi warga terdampak,” pungkasnya.