JAKARTA, SEPUTARBANK – Peran masyarakat di sekitar kawasan hutan dinilai menjadi salah satu kunci dalam mempercepat deteksi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA) bahkan disebut mampu menjadi sumber informasi awal sebelum kebakaran meluas.
Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan mengatakan, masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar hutan memiliki posisi strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan kawasan rawan kebakaran.
Dalam pemberitaan yang dikutip Seputarbank dari kanal DPR, sabtu (03/10/2026) Herry menerangkan bahwa MPA selama ini menjalankan tugas secara sukarela tanpa mendapatkan dukungan fasilitas yang memadai dari negara. Padahal, kelompok masyarakat tersebut kerap menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya titik api.
“Kalau kebakaran hutan itu sebetulnya ada satu yang luar biasa, yang tidak dibiayai negara, yaitu MPA, Masyarakat Peduli Api. Jadi mereka itu biasanya dari desa-desa yang berbatasan dengan hutan,” ujar Herry saat ditemui di tempat pemeriksaan Karantina, Multi Terminal Indonesia Common Area (MTI CA), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/10/2026).
Ia menilai keterbatasan peralatan menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi. MPA, kata Herry, tidak hanya membutuhkan sarana komunikasi untuk melaporkan kejadian, tetapi juga perlengkapan keselamatan ketika harus mendatangi lokasi kebakaran.
“Masalahnya, karena mereka orang awam, enggak punya peralatan apa pun. Misalkan yang paling penting, ada satu kebakaran, dia mau kontak teman-temannya sedesa juga susah. Ketika ada kebakaran, dia mau ke tempat itu enggak punya sepatu yang aman, enggak punya helm atau apa,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, Herry mendorong pemerintah, khususnya kementerian yang membidangi kehutanan, meningkatkan pemberdayaan terhadap MPA. Dukungan tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat menjalankan fungsi pemantauan dan pelaporan secara lebih optimal.
Menurutnya, meski tidak memperoleh gaji, anggota MPA telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kawasan hutan. Informasi yang mereka sampaikan dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk merespons potensi karhutla.
“Ini sudah dibahas juga di Komisi IV, supaya pemerintah dalam hal ini kehutanan memperhatikan MPA, benar-benar memberdayakan MPA ini. Karena mereka enggak digaji, tapi mereka benar-benar menjaga hutan, dan informasi awal biasanya dari MPA,” katanya.
Herry menegaskan, penguatan MPA bukan berarti mengambil alih tugas Manggala Agni. Sebaliknya, keberadaan masyarakat tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai penanganan karhutla, terutama pada tahap deteksi dan pelaporan.
Ia menyebut keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran hutan membuat keterlibatan masyarakat menjadi semakin penting. Dengan jaringan MPA yang lebih kuat, informasi mengenai titik api diharapkan dapat diterima lebih cepat sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum kebakaran semakin meluas.
“Tanpa mengurangi kerja keras dari teman-teman Manggala, kita banyak punya pasukan itu, tapi jumlahnya sedikit. Nah, kalau MPA ini benar-benar masyarakat, mudah-mudahan ini bisa jadi center untuk perhatian penanggulangan, paling tidak informasi awal,” ujarnya.
Selain pencegahan dan penanganan karhutla, Herry juga menyoroti pentingnya pemulihan kawasan hutan. Ia mengatakan pemerintah terus melakukan kegiatan penanaman kembali dalam skala besar sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
“Sudah sangat galak penanaman di kehutanan itu, sudah jutaan setiap tahun itu. Dan mungkin memang kalau mau ditambah lagi, lebih bagus,” pungkasnya. (eno/we).