SEPUTARBANK, JAKARTA – Pemerintah Indonesia memperkuat kemitraan pembangunan dengan Islamic Development Bank (IsDB) melalui peluncuran Member Country Partnership Strategy (MCPS) Indonesia–IsDB 2026–2030. Strategi ini diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi nasional melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dikutip Seputarbank dari rilis yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, Kamis (08/10/2026), peluncuran MCPS tersebut dilakukan bersamaan dengan kunjungan Presiden IsDB Group, Dr. Muhammad Al Jasser, ke Jakarta. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut momentum ini sebagai langkah penting untuk memperkuat kemitraan jangka panjang Indonesia dengan IsDB.
“Pada hari ini, kita juga meluncurkan Indonesia–IsDB Member Country Partnership Strategy atau MCPS untuk periode 2026 hingga 2030. Hal ini menandai komitmen baru untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia dan berkontribusi terhadap kemakmuran bersama di antara negara-negara anggota IsDB,” ujar Suahasil.
Menurut Suahasil, Indonesia telah menunjukkan ketahanan dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Namun, untuk memperkuat fondasi tersebut, Indonesia perlu terus meningkatkan produktivitas, mendorong investasi berkualitas, serta membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, kemitraan dengan IsDB diharapkan mampu menghadirkan dukungan pembiayaan, pengetahuan, dan pengalaman pembangunan yang dibutuhkan untuk merealisasikan prioritas nasional. Investasi infrastruktur, termasuk konektivitas dan kapasitas produktif, juga perlu berjalan beriringan dengan pengembangan sumber daya manusia.
“Nilai strategi ini akan tercermin dari peluang yang diciptakan, kesejahteraan yang didukung, serta kontribusinya terhadap kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan,” demikian arah kemitraan yang ditekankan Menkeu.
Presiden IsDB Group Muhammad Al Jasser menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra terpenting bagi IsDB. Selain menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di antara negara anggota, Indonesia juga merupakan pemegang saham terbesar kelima IsDB.
Ia mengapresiasi kepercayaan Indonesia kepada IsDB dalam mendukung berbagai proyek infrastruktur penting. Menurutnya, MCPS 2026–2030 menjadi landasan untuk memperluas kerja sama, dengan indikasi nilai pendanaan mencapai US$2,56 miliar.
“Dengan meluncurkan MCPS, kami menegaskan kembali komitmen untuk terus melakukan lebih banyak hal. MCPS memiliki indikasi nilai pendanaan sekitar 2,56 miliar dolar AS, namun angka tersebut masih bersifat indikatif. Jika implementasi dan pelaksanaan proyek-proyek yang saat ini berada dalam pipeline berjalan dengan baik, nilai tersebut dapat ditingkatkan dan diperluas untuk mendukung lebih banyak proyek,” ujar Muhammad Al Jasser.
Ia menambahkan, percepatan pelaksanaan proyek yang telah masuk dalam pipeline membutuhkan koordinasi erat antara tim teknis Indonesia dan IsDB. Persiapan serta dokumentasi yang matang juga diperlukan agar usulan proyek baru dapat ditindaklanjuti secara efektif.
Sementara itu, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menilai peluncuran MCPS 2026–2030 sebagai tonggak penting dalam hubungan Indonesia dan IsDB yang telah terjalin lebih dari lima dekade. Strategi ini merupakan kemitraan periode keempat yang disusun untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan Indonesia dengan tantangan yang terus berkembang.
Febrian menjelaskan, MCPS sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Strategi tersebut bertumpu pada dua prioritas utama, yakni penguatan infrastruktur untuk mendukung konektivitas, ketahanan, dan pengembangan industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan.
“MCPS selaras dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, serta dibangun di atas dua prioritas, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung konektivitas, ketahanan, dan pengembangan industri, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan yang dibutuhkan untuk transformasi Indonesia. Keduanya harus berjalan beriringan,” kata Febrian.
Lebih jauh, kemitraan Indonesia–IsDB tidak hanya berorientasi pada pembiayaan, tetapi juga mencakup pertukaran pengetahuan, teknologi, jaringan, dan pengalaman pembangunan. Indonesia juga berpeluang berbagi pengalaman serta solusi kepada negara berkembang lainnya melalui skema South-South Cooperation (SSC).
Sebagai salah satu anggota pendiri (founding member) sekaligus pemegang saham IsDB, Indonesia berharap kemitraan ini dapat memperkuat kapasitas lembaga tersebut dalam menyediakan pembiayaan yang lebih terjangkau dan menghasilkan dampak pembangunan yang lebih luas bagi negara-negara anggotanya.