LAMPUNG, SEPUTARBANK – Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan skema pinjaman tanpa bunga atau bunga nol persen untuk membantu petani memiliki alat dan mesin pertanian (alsintan).
Program yang bekerja sama dengan Bank Lampung ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pengembangan usaha berbasis komoditas lokal.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, skema pinjaman tersebut merupakan program pemerintah provinsi di luar Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah daerah akan memberikan subsidi bunga melalui kerja sama dengan Bank Lampung agar semakin banyak petani yang mampu mengakses pembiayaan untuk kebutuhan alat pertanian.
“Skema ini tidak menggunakan APBD, tetapi kita bekerja sama dengan Bank Lampung dan kita subsidi bunga supaya makin banyak petani yang menggunakan alat mesin pertanian sehingga produktivitas meningkat,” ujar Rahmat Mirzani Djausal di Bandar Lampung, Selasa (13/10/2026), sebagaimana dikutip Seputarbank dari pemberitaan Antara.
Menurutnya, penggunaan alsintan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengolahan lahan. Saat ini, rasio kepemilikan alat mesin pertanian dibandingkan dengan luas lahan yang harus dikelola masih relatif rendah. Karena itu, akses pembiayaan yang lebih terjangkau diperlukan agar petani dapat meningkatkan kapasitas produksinya.
“Pemerintah segera menghadirkan skema pinjaman tanpa bunga agar petani bisa memiliki alat mesin pertanian. Karena rasio lahan pertanian dengan kepemilikan alat mesin pertanian masih sangat kecil,” katanya.
Tak hanya menyasar sektor pertanian, skema pembiayaan tersebut juga dirancang untuk membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di perdesaan. Pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan unit pengolahan hasil pertanian, seperti pabrik pakan ternak mini, rice milling unit (RMU) mini, hingga fasilitas pemanggangan kopi (coffee roaster) skala kecil.
Rahmat menegaskan, pengembangan usaha pengolahan di desa menjadi bagian penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjual hasil pertanian dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dapat menghasilkan produk olahan atau setengah jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
“Intinya kita ingin menumbuhkan desa, agar desa tidak hanya menjual komoditas dalam bentuk mentah, tetapi dijual dalam bentuk produk turunan atau setengah jadi. Jadi, dengan pinjaman tanpa bunga ini bisa membantu ekonomi desa bertumbuh,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sektor pertanian dan perkebunan merupakan salah satu kekuatan utama perekonomian Lampung. Dari total luas daratan sekitar 3,3 juta hektare, kurang lebih 1,7 juta hektare dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, sedangkan sekitar 1 juta hektare merupakan kawasan hutan.
Sektor tersebut juga menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 1,7 juta masyarakat Lampung yang bekerja sebagai petani dan pekebun. Kondisi ini menjadikan peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, dan penguatan nilai tambah hasil pertanian sebagai faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Lampung sendiri memiliki sejumlah komoditas unggulan, mulai dari padi, jagung, ubi kayu, nanas, hingga pisang. Produksi padi di provinsi ini mencapai sekitar 3,2 juta ton dan jagung sekitar 1,7 juta ton. Sementara itu, Lampung juga dikenal sebagai daerah penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia.
Meski memiliki potensi produksi yang besar, tingginya hasil pertanian belum otomatis meningkatkan kesejahteraan petani. Sebagian komoditas masih dipasarkan dalam bentuk mentah sehingga peluang memperoleh nilai tambah lebih besar berada pada tahap pengolahan dan distribusi berikutnya.
Melalui skema pinjaman tanpa bunga tersebut, Pemprov Lampung berharap petani dan pelaku UMKM dapat memperkuat sarana produksi, mengembangkan usaha pengolahan, serta memperluas peluang ekonomi di perdesaan. Dengan dukungan pembiayaan dan pemanfaatan teknologi, komoditas unggulan Lampung diharapkan tidak hanya menghasilkan volume produksi yang tinggi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.