SOLO, SEPUTARBANK - Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Komisariat Solo Raya menilai, Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) khususnya di wilayah Solo Raya, masih memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama melalui pembiayaan sektor UMKM, agribisnis, peternakan, ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital.
Di tengah tantangan kualitas kredit, likuiditas, dan perlambatan intermediasi, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta transformasi digital, menjadi tumpuan untuk memperkuat kembali peran BPR sebagai penggerak ekonomi daerah.
Keyakinan positif itu menjadi point pembahasan dalam Talkshow Outlook Perbankan 2027 yang diselenggarakan Perbarindo Komisariat Solo Raya di Harris Hotel, Solo, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2026).
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo Muhammad Mufid dalam forum tersebut menegaskan, bahwa potensi untuk berkembang, perlu diimbangi dengan penguatan permodalan, tata kelola, kualitas sumber daya manusia, serta manajemen risiko agar pertumbuhan berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, secara regional prospek ekonomi di Solo Raya masih memberikan ruang bagi BPR untuk tumbuh. Hal ini mengingat perekonomian kawasan ini tercatat tumbuh 5,39 persen, meningkat dibandingkan 5,24 persen pada 2024.
Menurut Mufid, ada tiga sektor yang menopang struktur ekonomi Solo Raya, yakni:
1. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
2. Sektor industri pengolahan,
3. Sektor perdagangan besar dan eceran.
Tiga sektor tersebut menjadi pasar potensial bagi BPR, untuk memperluas pembiayaan produktif. Terutama, kepada pedagang, pelaku usaha kecil, petani, peternak, hingga industri pengolahan skala lokal.
Kedekatan BPR dengan karakteristik nasabah dan potensi ekonomi wilayah menjadi salah satu keunggulan yang dapat dimanfaatkan.
Dengan pendekatan tersebut, BPR berpeluang memperkuat posisinya sebagai bank yang memahami kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Meskipun demikian, masih dijelaskan Mufid, menuju 2027, industri BPR masih menghadapi tantangan cukup berat. Berdasarkan paparan OJK Solo, pada 2026 aset BPR Solo Raya mengalami kontraksi 3,24 persen secara year-to-date (ytd). Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga turun 2,14 persen, sementara kredit menyusut 4,44 persen.
Kualitas aset menjadi perhatian lain. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) BPR/S berada di atas rata-rata nasional yang disebutkan OJK sebesar 13,04 persen.
Dari sisi likuiditas, rasio loan to deposit ratio/financing to deposit ratio (LDR/FDR) BPR/S berada di atas 94,5 persen. Kondisi ini menunjukkan ruang likuiditas yang perlu dicermati, terutama ketika industri mulai mendorong kembali pertumbuhan kredit.
Artinya, tantangan BPR Solo Raya bukan hanya bagaimana meningkatkan penyaluran kredit, tetapi juga memastikan ekspansi tersebut ditopang sumber pendanaan yang memadai dan kualitas debitur yang tetap terjaga.
Memasuki 2027, penguatan industri perlu diarahkan pada pertumbuhan yang lebih selektif, peningkatan daya saing, dan percepatan digitalisasi.
OJK melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR dan BPRS 2024–2027 menempatkan penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi, penguatan peran BPR/S di wilayahnya, serta penyempurnaan pengaturan dan pengawasan sebagai pilar pengembangan.