SEPUTARBANK, ACEH – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) HIMBARSI Aceh-Sumut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) HIMBARSI yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah, pada 20–22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan branding industri Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) di Indonesia.
Ketua DPW HIMBARSI Aceh-Sumut, Sugito, mengatakan pelaksanaan Rakornas memiliki nilai penting bagi penguatan industri BPR Syariah. Selain agenda organisasi, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penarikan Tabungan Ukhuwah periode keempat sebagai bagian dari upaya memperkenalkan dan memperkuat eksistensi BPR Syariah di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sugito dalam wawancara melalui sambungan seluler kepada Seputarbank, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, penarikan Tabungan Ukhuwah yang menjadi bagian dari rangkaian Rakornas bukan hanya sekadar agenda rutin, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam membangun awareness masyarakat terhadap industri BPR Syariah.
“Rakornas yang dilaksanakan pada 20–22 Agustus 2026 kemarin diawali dengan kegiatan penarikan Tabungan Ukhuwah periode keempat. Ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat branding, sehingga keberadaan BPR Syariah semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia,” ujar Sugito.
Ia menilai penguatan branding perlu berjalan beriringan dengan pembenahan internal industri. Menurut Sugito, citra positif BPR Syariah harus ditopang oleh tata kelola perusahaan yang baik agar kepercayaan masyarakat dapat terus tumbuh.
Karena itu, berbagai pembahasan internal HIMBARSI dalam Rakornas yang berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dinilai sangat penting. Penerapan tata kelola tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari penyaluran pembiayaan, penghimpunan dana atau funding, hingga penguatan bidang operasional.
Sugito menegaskan, penerapan GCG merupakan fondasi penting bagi BPR Syariah dalam membangun industri yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan.
“Hal ini merupakan kendaraan utama bagi industri terkait GCG dalam menjadikan BPR Syariah semakin tangguh dan sehat, terutama dari sisi kinerja keuangan,” katanya.
Menurutnya, penerapan tata kelola yang konsisten akan membantu BPR Syariah menghadapi berbagai tantangan industri sekaligus menjaga kualitas pertumbuhan. Dengan pengelolaan yang semakin baik, BPR Syariah diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Selain tata kelola, Sugito juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya insani (SDI). Ia menilai kualitas SDI menjadi salah satu faktor penentu dalam menghadapi dinamika industri keuangan yang semakin kompleks.
“Penguatan SDI yang berkelanjutan dan berkualitas menjadi modal penting agar industri BPRS semakin kuat dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi,” ungkapnya.
Sugito berharap hasil Rakornas Solo tidak berhenti pada forum pembahasan semata, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata oleh seluruh BPR Syariah. Sinergi antaranggota HIMBARSI, penguatan GCG, peningkatan kualitas SDI, serta konsistensi membangun branding dinilai menjadi elemen penting untuk mendorong BPR Syariah tumbuh lebih sehat dan kompetitif.
Dengan langkah tersebut, industri BPR Syariah diharapkan semakin mampu memperluas akses layanan keuangan syariah sekaligus memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Ditempat berbeda, Ketua Yayasan Sinergi BPRS Indonesia Syahril T. Alam mengatakan, Yayasan Sinergi BPRS Indonesia akan mengambil peran dalam memperkuat kapasitas sumber daya insani (SDI) di lingkungan BPRS. Penguatan tersebut diarahkan agar setiap kemitraan yang telah dibangun dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat bagi industri.
“Kami ingin SDI di industri BPR Syariah punya kapasitas dan kapabilitas untuk menjaga dan merawat kemitraan yang telah disepakati bersama. Inilah tugas dari Yayasan Sinergi BPRS Indonesia untuk industri,” jelasnya.
Menurut Syahril, kesiapan SDI menjadi salah satu faktor fundamental dalam memastikan keberlanjutan ekosistem kemitraan. SDI yang kompeten diharapkan mampu menerjemahkan kesepakatan strategis menjadi implementasi bisnis yang terukur serta menciptakan nilai tambah bagi masing-masing pihak.
’Kami berkomitmen mendukung agenda tersebut melalui pengembangan kapasitas SDI, sehingga berbagai inisiatif kemitraan yang telah dibangun HIMBARSI dapat memiliki fondasi implementasi yang kuat dan berorientasi pada keberlanjutan industri,” tandasnya.