SEPUTARBANK, JAWA TIMUR – Industri Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) terus didorong untuk semakin solid menghadapi perubahan lanskap keuangan nasional. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) HIMBARSI Jawa Timur menyatakan dukungan terhadap berbagai keputusan dan kerja sama strategis yang dihasilkan DPP HIMBARSI dalam Rapat Kerja Nasional (Rakornas) di Solo, 20–22 Agustus 2026.
Ketua DPW HIMBARSI Jawa Timur Agus Mulyana mengatakan, hasil Rakornas menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi industri BPRS. Menurutnya, tantangan industri ke depan membutuhkan sinergi yang lebih kuat, baik di antara pelaku BPRS maupun dengan sektor lain.
“Rakornas ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan kolaborasi di industri BPRS. Kita ingin setiap BPRS tidak berjalan sendiri, tetapi bisa saling menguatkan dan menciptakan ekosistem yang lebih kuat,” ujar Agus kepada Seputarbank, Minggu (30/8/2026).
Agus menegaskan, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah penguatan kolaborasi antar-BPRS, khususnya dalam fungsi penghimpunan maupun penyaluran dana. Menurutnya, sinergi tersebut dapat menjadi kekuatan bersama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing BPRS.
“Kolaborasi antar-BPRS sangat penting. Kita harus bisa saling menguatkan dalam fungsi penghimpunan maupun penyaluran dana, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing BPRS dapat dioptimalkan bersama,” katanya.
Digitalisasi BPRS Perlu Didukung Perizinan yang Adaptif
Di sisi lain, Agus juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi dalam operasional BPRS. Ia mendorong agar proses perizinan yang berkaitan dengan digitalisasi layanan dan proses bisnis dapat semakin mudah dan adaptif terhadap kebutuhan industri.
“Digitalisasi sudah menjadi kebutuhan industri. Karena itu, kemudahan perizinan untuk digitalisasi layanan dan proses bisnis BPRS juga perlu terus didorong agar transformasi dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja,” ungkapnya.
Menurut Agus, transformasi digital bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi. Lebih dari itu, digitalisasi harus mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas layanan, efisiensi proses bisnis, serta memperkuat daya saing BPRS.
“Kita ingin digitalisasi bukan hanya menjadi tren, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat kinerja BPRS dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ucap Agus.
Lima Kemitraan Strategis Jadi Hasil Rakornas
Rakornas HIMBARSI di Solo turut menghasilkan langkah konkret berupa penandatanganan lima kemitraan strategis dengan mitra dari sektor keuangan syariah dan penyedia logam mulia.
Agus melihat kemitraan tersebut sebagai langkah positif dalam memperluas ekosistem bisnis BPRS. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor akan membuka ruang bagi BPRS untuk mengembangkan berbagai potensi bisnis dan layanan.
“Lima kemitraan strategis yang dihasilkan dalam Rakornas merupakan langkah konkret. Ini menunjukkan bahwa HIMBARSI terus membuka ruang kolaborasi untuk memperkuat ekosistem BPRS,” jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan industri BPRS harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari teknologi, likuiditas, pengembangan produk hingga perluasan jaringan bisnis.
“Penguatan industri tidak bisa hanya dari satu sisi. Teknologi harus diperkuat, likuiditas harus dijaga, produk harus terus dikembangkan, dan ekosistem bisnis juga perlu diperluas. Semua ini harus berjalan secara bersamaan,” tutur Agus.
BPRS Harus Semakin Adaptif
Agus menilai perubahan industri keuangan nasional berlangsung semakin cepat. Karena itu, BPRS dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi sekaligus memperkuat model bisnis agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“BPRS harus semakin adaptif terhadap perubahan. Kita memiliki potensi yang besar karena dekat dengan masyarakat dan memahami karakteristik ekonomi daerah. Potensi tersebut harus diperkuat dengan inovasi dan kolaborasi,” ungkapnya.
Ia berharap hasil Rakornas dapat diterjemahkan menjadi program nyata di tingkat daerah, termasuk di Jawa Timur. Dukungan DPW terhadap agenda DPP HIMBARSI diharapkan semakin memperkuat konsolidasi industri BPRS secara nasional.
“Kami di DPW HIMBARSI Jawa Timur tentu mendukung langkah-langkah strategis DPP. Harapannya, hasil Rakornas tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata yang memberikan manfaat bagi perkembangan BPRS,” pungkas Agus.
Dengan semakin kuatnya kolaborasi, dukungan teknologi, pengembangan produk, dan kemitraan lintas sektor, HIMBARSI optimistis BPRS dapat tumbuh lebih kompetitif sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian daerah dan penguatan ekosistem keuangan syariah nasional.