Lewati ke konten utama
Informasi Umum 3 Menit Baca

Wan Nuzul Fachri Resmi Pimpin OJK Jabodebek, Pengawasan dan Inklusi Keuangan Jadi Prioritas

R

Redaksi

20 November 2026

Wan Nuzul Fachri Resmi Pimpin OJK Jabodebek, Pengawasan dan Inklusi Keuangan Jadi Prioritas
Foto: Istimewa

JAKARTA, SEPUTARBANK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengukuhkan Wan Nuzul Fachri sebagai Kepala Kantor OJK Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek). Pergantian kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat peran OJK dalam mengawasi industri jasa keuangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa kepemimpinan baru OJK Jabodebek perlu melanjutkan berbagai program strategis yang telah berjalan, terutama dalam meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat pelindungan konsumen, dan mendorong kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pembangunan daerah.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11/2026), Friderica menyoroti pentingnya penerapan tata kelola yang baik sebagai fondasi untuk memastikan industri jasa keuangan mampu menjalankan perannya secara optimal.

“Kalau tata kelolanya dilakukan dengan baik, governance-nya juga diterapkan dengan baik, kemudian sektor jasa keuangan akan semakin mampu membantu pelaksanaan program-program masyarakat di daerah,” kata Friderica.

Pengukuhan Wan Nuzul Fachri tersebut dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, jajaran pimpinan OJK, perwakilan kementerian dan lembaga, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan industri jasa keuangan.

Friderica juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kerja sama yang selama ini terbangun dengan OJK. Kolaborasi tersebut dinilai berperan dalam memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, meningkatkan kualitas tata kelola, dan mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Selain itu, OJK mengapresiasi berbagai dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, serta pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Menurut Friderica, keterlibatan aktif pemerintah daerah dan industri jasa keuangan diperlukan agar masyarakat semakin mudah memperoleh akses pembiayaan maupun berbagai layanan keuangan lainnya.

Pramono Soroti Digitalisasi Pasar dan Transaksi QRIS

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyambut baik penguatan hubungan kelembagaan antara Pemprov DKI Jakarta dan OJK. Ia menilai koordinasi kedua pihak selama ini telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan.

“Selama ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan OJK menjalin koordinasi dan hubungan yang sangat baik,” ujar Pramono.

Pramono juga menyoroti kontribusi OJK dan Bank Indonesia dalam mempercepat digitalisasi aktivitas perdagangan di pasar-pasar Jakarta melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Hingga saat ini, sebanyak 93 dari total 153 pasar milik Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan sistem pembayaran QRIS. Nilai transaksi yang tercatat melalui kanal pembayaran digital tersebut telah melampaui Rp663 miliar.

Menurut Pramono, digitalisasi pasar menjadi salah satu langkah penting untuk memperluas penggunaan transaksi nontunai sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Literasi Keuangan Jakarta Capai 84,01 Persen

Di sisi lain, Pramono turut mengapresiasi capaian Jakarta dalam pelaksanaan program TPAKD yang memperoleh apresiasi terbaik di wilayah Jawa-Bali.

Ia berharap pencapaian tersebut dapat menjadi momentum untuk terus meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan formal oleh masyarakat.

Pramono mengungkapkan, indeks literasi keuangan Jakarta saat ini mencapai 84,01 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada pada level 99,74 persen.

“Jakarta mendapatkan apresiasi terbaik di wilayah Jawa-Bali untuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Kami berharap indeks literasi keuangan Jakarta yang saat ini mencapai 84,01 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 99,74 persen dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan melalui koordinasi yang baik,” ujar Pramono.

Ia berharap kepemimpinan Wan Nuzul Fachri di OJK Jabodebek dapat semakin mempererat kerja sama dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

Dengan koordinasi yang berkelanjutan, berbagai program penguatan industri jasa keuangan, digitalisasi ekonomi, pengembangan UMKM, serta perluasan akses keuangan masyarakat di wilayah Jabodebek diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

R

Redaksi