ANTALYA, SEPUTARBANK – Kebutuhan investasi untuk mengembangkan ekonomi biru di kawasan Asia Tenggara diperkirakan mencapai 2,13 triliun dolar AS hingga 2030. Namun, dukungan pembiayaan pembangunan internasional untuk sektor kelautan masih jauh dari kebutuhan tersebut.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengungkapkan bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistance (ODA) untuk sektor kelautan rata-rata hanya sekitar 680 juta dolar AS per tahun sepanjang 2022–2023.
Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya kesenjangan pembiayaan yang harus diatasi untuk mempercepat pengembangan ekonomi biru di kawasan ASEAN.
Hal itu disampaikan Febrian saat membuka sesi Paviliun ASEAN dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye. Mengutip keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta, Jumat (20/11/2026), Seputarbank memperoleh informasi tersebut melalui pemberitaan Antara.
“Kesenjangan ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar untuk memobilisasi sumber pembiayaan, khususnya dari sektor swasta dan lembaga pembiayaan pembangunan,” kata Febrian.
Menurutnya, persoalan pembiayaan ekonomi biru tidak hanya berkaitan dengan terbatasnya ketersediaan dana. Masih terdapat sejumlah hambatan mendasar yang membuat investasi di sektor kelautan belum berkembang optimal.
Beberapa tantangan tersebut meliputi terbatasnya kesiapan proyek, kebijakan yang belum terintegrasi, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan data, hingga minimnya portofolio proyek yang memenuhi persyaratan pembiayaan.
Karena itu, Febrian menilai diperlukan perubahan pendekatan agar potensi ekonomi biru tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat diwujudkan menjadi proyek konkret yang mampu menarik investasi.
Tiga Strategi Percepat Investasi Ekonomi Biru
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Febrian menggarisbawahi tiga langkah penting dalam mempercepat realisasi proyek ekonomi biru.
Pertama, mendorong transformasi gagasan dan potensi proyek menjadi proyek yang benar-benar siap ditawarkan kepada investor. Kedua, mengintegrasikan pembiayaan dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan pembangunan agar sumber pendanaan dapat saling melengkapi.
Ketiga, keberhasilan investasi tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun. Dampak terhadap perbaikan ekosistem, ketahanan masyarakat pesisir, dan peningkatan kesejahteraan juga harus menjadi indikator utama.
Febrian melihat sejumlah sektor memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui strategi tersebut. Di antaranya rehabilitasi mangrove, akuakultur berkelanjutan, pembangunan infrastruktur pesisir yang tangguh terhadap perubahan iklim, serta penguatan rantai nilai ekonomi rendah emisi.
Meski demikian, pengembangan sektor-sektor tersebut memerlukan persiapan yang matang. Ketersediaan data yang dapat diandalkan, model bisnis yang layak, perencanaan proyek yang terukur, serta mitigasi risiko investasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan investor.
Indonesia juga mendorong negara-negara anggota ASEAN agar semakin aktif menyiapkan proyek ekonomi biru yang memiliki kelayakan pembiayaan, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan emisi dan penguatan ketahanan wilayah pesisir.
Tradisi Sasi Jadi Contoh Pengelolaan Ekonomi Biru
Dalam forum tersebut, Febrian turut mengangkat praktik tradisional masyarakat Maluku, yakni sasi, sebagai contoh pengelolaan sumber daya laut yang mengedepankan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Tradisi sasi dilakukan melalui kesepakatan masyarakat pesisir untuk menghentikan sementara pemanfaatan sumber daya laut dalam periode tertentu. Jeda tersebut memberikan kesempatan bagi alam untuk memulihkan diri sebelum sumber daya kembali dipanen.
Menurut Febrian, pendekatan tersebut sejalan dengan konsep lima modal dalam ASEAN Blue Economy Implementation Plan atau Kerangka Implementasi Ekonomi Biru ASEAN.
Kelima modal tersebut terdiri atas modal alam, finansial, manusia, sosial, dan fisik. Seluruhnya memiliki keterkaitan dan perlu dikembangkan secara bersamaan untuk menciptakan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Sebagai gambaran, ekosistem pesisir yang terjaga dan infrastruktur pelabuhan yang tangguh dapat membantu mengurangi risiko banjir serta gangguan operasional. Sementara itu, ketersediaan tenaga kerja terampil, dukungan pembiayaan, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung agar manfaat pembangunan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
“Tantangan kita bukan hanya memobilisasi lebih banyak modal, tetapi juga membangun sistem yang lebih kuat untuk mengarahkan sumber daya ke berbagai inisiatif yang kredibel, dipersiapkan dengan baik, dan siap menerima investasi,” ujar Wamen PPN.
ASEAN Perlu Perkuat Kolaborasi Investasi Kelautan
Febrian menegaskan bahwa berbagai persoalan kelautan yang dihadapi negara-negara ASEAN saling berkaitan sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan masing-masing negara.
Kerja sama regional perlu diarahkan pada langkah yang lebih konkret, terutama dalam pertukaran pengetahuan, pengembangan solusi bersama, serta penyusunan proyek yang dapat diadaptasi dan diperluas penerapannya di berbagai negara anggota.
Menurutnya, keberhasilan pengembangan ekonomi biru ASEAN pada tahap berikutnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara-negara di kawasan dalam menerjemahkan komitmen menjadi hasil nyata.
“Babak berikutnya dari ekonomi biru ASEAN tidak hanya ditentukan oleh komitmen yang kita buat, tetapi oleh hasil yang kita wujudkan. ASEAN Blue Economy Framework memberikan arah, Five Blue Capitals menjadi fondasi, ilmu pengetahuan dan bukti memperkuat kredibilitas, sementara investasi, inovasi, dan kemitraan menjadi sarana untuk mewujudkannya,” ujar Febrian.
Melalui penguatan kolaborasi dan mobilisasi investasi, pengembangan ekonomi biru diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem laut, meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir, serta mendukung agenda pembangunan rendah emisi di kawasan Asia Tenggara.