TANGERANG, SEPUTARBANK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, terus memperluas dukungan permodalan bagi masyarakat melalui program dana bergulir senilai Rp350 miliar. Program yang dikelola Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) tersebut ditujukan untuk mendorong lahirnya wirausaha baru sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan, penyediaan fasilitas pembiayaan tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan formal di wilayah Kabupaten Tangerang.
Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mengenai pengawasan akses pembiayaan permodalan dan ekonomi kreatif di Tangerang, Jumat (20/11/2026), Maesyal menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah membentuk UPDB di bawah Dinas Koperasi untuk memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan modal usaha.
"Pemerintah daerah telah membentuk satu unit kerja dalam rangka memberikan support terhadap pinjaman kepada masyarakat untuk berusaha, namanya UPDB, itu di bawah Dinas Koperasi Usaha Pengelola Dana Bergulir. Dananya dari APBD yang kita gelontorkan Rp350 miliar," ujar Maesyal dalam paparannya, sebagaimana dikutip Seputarbank dari pemberitaan Antara.
Dari total dana yang disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut, sebanyak 62.360 pelaku UMKM dan koperasi telah menerima manfaat pembiayaan.
Menariknya, fasilitas pinjaman yang diberikan menggunakan skema lunak dengan bunga sekitar 4 persen. Pembiayaan ini diarahkan untuk membantu masyarakat memulai maupun mengembangkan usaha sederhana yang menjadi sumber penghasilan sehari-hari, seperti berjualan ketoprak, gorengan, rujak, hingga nasi uduk.
Maesyal menjelaskan, program tersebut juga menyasar masyarakat usia produktif yang belum memperoleh pekerjaan formal. Pemerintah daerah melakukan pendataan dan pemetaan terhadap kelompok masyarakat tersebut sebelum memberikan akses permodalan.
"Tidak datang ke sini mereka usia kerja mencari pekerjaan tidak terakomodir, kita rekap, kita mapping, dan kita kumpulkan, mereka kita berikan bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman lunak. Yang penting mereka jangan sampai menganggur," katanya.
Pembiayaan KUR Perumahan Capai Rp358 Miliar
Selain mengandalkan dana bergulir dari APBD, Pemkab Tangerang juga mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nilai pembiayaan tersebut mencapai Rp358 miliar dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 924 pihak. Penyalurannya mencakup berbagai kegiatan usaha, antara lain sektor kontraktor, pembangunan rumah usaha, hingga pekerjaan konstruksi.
Dukungan pembiayaan dari APBD maupun APBN tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif sekaligus memperluas kesempatan kerja di daerah.
Jumlah UMKM Tangerang Terus Bertambah
Dampak pengembangan usaha juga tercermin dari peningkatan jumlah unit usaha mikro di Kabupaten Tangerang dalam tiga tahun terakhir.
Maesyal menyebutkan, jumlah usaha mikro tercatat sebanyak 61.000 unit pada 2024. Angka tersebut meningkat menjadi 78.000 unit pada 2025 dan kembali bertambah hingga mencapai 85.000 unit per November 2026.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari dukungan permodalan yang diberikan pemerintah daerah melalui program UPDB. Akses pembiayaan diharapkan membuat masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk menjalankan usaha secara mandiri dan memperoleh penghasilan.
"Pertambahan ini memang kita support melalui UPDB tadi, supaya mereka itu ada aktivitas usaha, supaya mereka juga mendapatkan kepastian pendapatan sehingga dia bisa melaksanakan kehidupan sehari-hari," kata Maesyal.
Melalui program dana bergulir dan dukungan pembiayaan lainnya, Pemkab Tangerang berupaya memperkuat sektor UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah, sekaligus memberikan alternatif pekerjaan bagi masyarakat yang belum terserap di sektor formal.