LIMA PULUH KOTA, SEPUTARBANK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, terhitung sejak 19 November 2026.
Pencabutan izin usaha tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat LPN Labuh Gunung.
Berdasarkan siaran pers OJK yang diperoleh Seputarbank.com, Jumat (20/11/2026), kantor PT BPR LPN Labuh Gunung beralamat di Jalan Jorong Simpang Empat, Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
Seiring dengan keputusan tersebut, seluruh kantor BPR LPN Labuh Gunung dinyatakan ditutup untuk umum. Bank tersebut juga diwajibkan menghentikan seluruh kegiatan operasional dan aktivitas usahanya.
Penyelesaian Hak Nasabah Ditangani LPS
OJK menjelaskan, penyelesaian seluruh hak dan kewajiban PT BPR LPN Labuh Gunung selanjutnya akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, proses penyelesaian kewajiban bank kepada para nasabah dan pihak terkait akan mengikuti mekanisme likuidasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, OJK menegaskan bahwa direksi nonaktif, dewan komisaris nonaktif, dan/atau pemegang saham PT BPR LPN Labuh Gunung dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset maupun kewajiban bank.
Larangan tersebut dikecualikan apabila tindakan hukum yang dilakukan telah memperoleh persetujuan tertulis dari LPS.
Pencabutan izin usaha ini menandai berakhirnya kegiatan operasional PT BPR LPN Labuh Gunung. Selanjutnya, proses penyelesaian aset dan kewajiban bank berada dalam penanganan Tim Likuidasi LPS sesuai ketentuan perundang-undangan.