JAKARTA, SEPUTARBANK - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mempermudah proses pengajuan kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk itu, OJK mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) agar mengadopsi teknologi credit scoring.
Pada acara Celebrating Achievement, Strengthening Partnerships and Welcoming the Next Chapter' Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengungkapkan, bahwa
penerapan teknologi ini, agar mekanisme evaluasi kelayakan kredit UMKM dapat lebih mencerminkan realitas dan kondisi objektif dari usaha tersebut.
Tak hanya itu, penerapan teknologi credit scoring sekaligus juga membantu institusi perbankan dalam memetakan serta menetapkan penyaluran modal secara tepat.
Dicky menekankan bahwa BPR dan BPRS memegang peran yang sangat strategis pada tingkat akar rumput (grassroots).
"BPR dan BPRS yang mungkin selama ini kita lihat hanya ada di sebuah wilayah, tapi sebenarnya perannya itu jelas lebih kuat ketika mereka ada di grassroots. Mereka bisa mengadopsi teknologi, memberikan pembinaan langsung kepada pelaku usaha, kemudian melakukan penilaian kredit credit scoring kepada UMKM dengan yang simpel," ujar Dicky.
Lebih lanjut, Dicky menerangkan bahwa pemanfaatan aplikasi digital oleh BPR dan BPRS sanggup menopang skema penilaian kredit dalam mengukur kelayakan UMKM penerima bantuan modal beserta besaran nilai pembiayaannya. OJK menggarisbawahi pentingnya sebuah standar penilaian kredit UMKM yang disepakati bersama, sehingga proses penyaluran modal dapat berjalan dengan indikator yang terukur dan transparan.
"Kita perlu mengembangkan berbagai alternatif penilaian kredit yang lebih menggambarkan kondisi riil UMKM," ungkap Dicky Kartikoyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK.
Sistem credit scoring kini menjadi salah satu elemen krusial bagi dunia perbankan sebelum menyalurkan permodalan kepada para pelaku UMKM, yaitu melalui pengujian mendalam terhadap kapasitas dan kemampuan usaha pemohon.