JAKARTA, SEPUTARBANK - Wacana pemerintah yang akan memfasilitasi pembuatan rekening bank secara otomatis, direspon Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Nantinya, rekening otomatis untuk masyarakat ini melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS).
Rencana atas instruksi Presiden Prabowo Subianto ini, skemanya dirancang demi menjamin pendistribusian bantuan sosial (bansos), maupun program strategis pemerintah lainnya, agar dapat berjalan cermat dan terakselerasi.
Menanggapi wacana tersebut, Purbaya mengungkapkan bahwa gagasan itu untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan sekaligus menata ulang sistem penyaluran dana bantuan publik.
"Oh itu sepertinya kalau setiap bantuan itu betul-betul cepat dan tepat sasaran. Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu," ucap Purbaya saat menghadiri acara makan siang bersama insan pers di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Lebih lanjut Purbaya menerangkan, mekanisme pendataan tersebut bakal menyinergikan basis data kependudukan milik Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia (BI), hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Sasaran utamanya, kata Purbaya, berfokus pada seluruh elemen masyarakat Indonesia yang memenuhi batasan umur dan belum tersentuh oleh fasilitas perbankan.
"Kelihatannya setiap itu akan pakai gabungan data Dukcapil maupun data di BI, di LPS juga. Nanti akan dicek setiap orang yang umurnya di atas 18 tahun kali, akan dibukakan rekening yang belum punya rekening," terangnya.
Demi memicu ketertarikan warga, pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan opsi pengisian dana awal pada rekening yang baru diaktifkan tersebut.
Di samping itu, lanjut Purbaya, ada gagasan untuk mengintegrasikan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik baru agar secara otomatis terhubung dengan pembuatan akun bank.
"Bansos pertama dikasih mungkin Rp50.000-Rp80.000 untuk pertama. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya," beber Purbaya.
Mengenai kekhawatiran terkait potensi pembengkakan beban biaya administrasi (cost) di bank-bank BUMN jika rekening tersebut mangkrak atau jarang dipakai, Purbaya menegaskan pihak perbankan telah menyampaikan kesanggupannya.
"Kan dikasih gratis. Dikasih uang lagi, kan isi Rp50.000, minimum. Tapi Himbaranya bilang mampu ya kita ikut aja," tandasnya.
Kendati demikian, Purbaya menggarisbawahi bahwa skema pendistribusian bansos lewat registrasi rekening massal di BRI dan BSI ini masih berkutat pada tahap diskusi awal antarinstansi dan kementerian.
"Saya belum tahu. Ini baru pembicaraan pertama. Saya pikir hasil finalnya masih belum. Masih belum," tutup Purbaya.