JAKARTA, SEPUTARBANK.COM – Pemerintah menempatkan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau yang memicu penyebaran abu vulkanik hingga wilayah Jabodetabek.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan, BMKG, AirNav Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memantau perkembangan sebaran abu vulkanik dan dampaknya terhadap aktivitas penerbangan.
AHY menegaskan, keberadaan abu vulkanik di jalur penerbangan tidak dapat dianggap remeh karena berpotensi mengancam keselamatan pesawat. Karena itu, maskapai dan pengelola bandara diminta disiplin menjalankan seluruh standar operasional dan prosedur keselamatan dengan mengedepankan prinsip safety first.
“Maskapai tentunya harus benar-benar menaati SOP dan protap yang menjunjung tinggi faktor keselamatan. Safety first adalah prinsip yang tidak boleh ditawar. Begitu pula pengelola bandara,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Senin (07/09/2026) yang dikutip Seputarbank dari Antara.
Keputusan pemerintah menutup sementara sejumlah bandara terdampak dilakukan berdasarkan informasi penerbangan melalui Notice to Airmen (NOTAM) dari AirNav Indonesia yang kemudian disandingkan dengan hasil pengujian BMKG terhadap keberadaan abu vulkanik.
Kementerian Perhubungan mencatat terdapat delapan bandara yang terdampak, yakni Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Radin Inten II Lampung, Husein Sastranegara Bandung, Budiarto Curug, Pondok Cabe, Taufik Kiemas, dan Atung Bungsu.
Pemerintah melakukan pemantauan dan pengujian secara berkala untuk menentukan apakah kondisi telah aman bagi penerbangan. Evaluasi dilakukan setiap empat jam sebagai dasar pertimbangan pembukaan kembali bandara yang sementara ditutup.
Gangguan operasional tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat. Berdasarkan data terbaru Kementerian Perhubungan, sekitar 467 penerbangan terdampak, terdiri dari 409 penerbangan domestik dan 58 penerbangan internasional, dengan sekitar 150 ribu penumpang ikut terdampak.
AHY menegaskan pemerintah tidak akan mengambil risiko dengan memaksakan penerbangan kembali beroperasi selama abu vulkanik masih berpotensi membahayakan. Pemerintah juga memastikan perkembangan kondisi penerbangan terus dipantau dan informasi kepada masyarakat disampaikan secara akurat serta transparan.