JAKARTA, SEPUTARBANK.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak dini.
Pencanangan digelar di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (6/9/2026), dan turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah serta pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, TASPEN, ASABRI, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, penguatan dana pensiun tidak hanya berkaitan dengan peningkatan dana kelolaan, tetapi juga perlu dibarengi perluasan kepesertaan, khususnya bagi pekerja mandiri dan sektor informal.
“PR-nya bukan cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya. Apalagi sekarang banyak masyarakat kita lebih memilih menjadi pekerja mandiri,” ujar Friderica yang dikutip Seputarbank dalam kanal resmi OJK, Minggu (6/9/2026).
Friderica menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri dana pensiun, pemberi kerja, dan masyarakat untuk membangun ketahanan finansial menghadapi masa purnabakti.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut peningkatan replacement ratio atau rasio penggantian pendapatan saat pensiun harus dilakukan melalui penguatan seluruh pilar sistem pensiun.
“Peningkatan replacement ratio tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau satu lembaga. Diperlukan sinergi antara program pensiun wajib dan program pensiun sukarela,” kata Ogi seperti dilansir OJK, Minggu (6/9/2026).
Urgensi persiapan dana pensiun semakin besar seiring perubahan struktur demografi Indonesia. BPS mencatat Indonesia telah memasuki fase aging population sejak 2021, sehingga kesiapan finansial masyarakat menjadi semakin penting untuk menjaga kesejahteraan pada usia lanjut.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli turut mendorong perluasan perlindungan sosial bagi pekerja. Hal ini dinilai penting karena sekitar 60 persen dari 155 juta angkatan kerja Indonesia berada di sektor informal.
Sepanjang Bulan Dana Pensiun 2026, lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi akan digelar di berbagai daerah. Program tersebut mencakup edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital hingga perluasan kepesertaan.
OJK menyebut tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69 persen dan inklusi keuangan 93 persen. Namun, khusus literasi dana pensiun masih sekitar 22 persen. Melalui gerakan ini, masyarakat didorong mulai menghitung kebutuhan masa tua, menyisihkan penghasilan sejak dini, serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai kebutuhan.