WONOGIRI, SEPUTARBANK - Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah memantau langsung pengelolaan keuangan dan dinamika perkembangan kinerja PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Wonogiri. Legislator Jawa Tengah tersebut mengimbau agar BUMD milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri itu memacu penanganan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) serta penyaluran pembiayaan.
Dua persoalan tersebut menjadi poin utama yang ditekankan oleh Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Wonogiri, yang disampaikan dalam agenda kunjungan kerja yang berlangsung di Kabupaten Wonogiri selama dua hari, Selasa (1/9/2026) hingga Rabu (2/9/2026).
Rombongan Komisi C tiba di lokasi pada Selasa siang untuk melangsungkan rapat bersama jajaran direksi BPR BKK Jateng Kantor Cabang Wonogiri.
Forum pembahasan ini juga dihadiri oleh perwakilan instansi terkait, di antaranya Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Wonogiri serta Kepala Biro BUMD dan BLUD Setda Provinsi Jawa Tengah.
Secara umum, Komisi C memberikan apresiasi atas pencapaian operasional yang diraih PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Wonogiri. Meski demikian, dewan menyodorkan beberapa catatan kritis yang wajib ditindaklanjuti pihak manajemen, khususnya menyangkut optimalisasi Dana Pihak Ketiga (DPK), peningkatan ekspansi kredit, hingga penanganan pembiayaan macet.
Penuntasan NPL secara cepat menjadi sorotan mendasar bagi Komisi C. Upaya penyehatan tersebut dianggap krusial guna memperkokoh struktur kualitas aset, sekaligus memastikan tercapainya target-target operasional cabang yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
Di samping kewajiban membenahi portofolio kredit dan menekan NPL, BPR BKK Jateng diinstruksikan untuk konsisten menjalankan fungsi sosial-ekonominya. Lembaga ini diminta terus mempermudah akses permodalan bagi para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Wonogiri demi menopang ekonomi warga.
Menanggapi kunjungan serta arahan legislatif tersebut, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Wonogiri, Aris Widodo, menyampaikan apresiasi positif.
“Kehadiran BPR BKK Jateng di Wonogiri memiliki peran penting dalam mendukung permodalan para pelaku UMKM lokal. Sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD ini diharapkan terus diperkuat agar program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Wonogiri dapat berjalan lebih optimal,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT BPR BKK Jateng (Perseroda), Rudy Wahyu Triyanto, menegaskan bahwa seluruh masukan dari Komisi C DPRD Jateng akan dijadikan bahan evaluasi mendalam demi perbaikan kinerja perseroan ke depan.
“Kami berkomitmen untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang sehat (Good Corporate Governance) dan mendorong perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat khususnya Kabupaten Wonogiri,” jelas Rudy Wahyu Triyanto.
Masukan dan supervisi dari Komisi C ini diharapkan menjadi pendorong bagi BPR BKK Jateng Kantor Cabang Wonogiri dalam mengakselerasi penanganan NPL, memacu perolehan DPK, serta memperluas jangkuan penyaluran kredit.
Langkah pembenahan tersebut diikhtiarkan agar BPR BKK Jateng dapat berperan secara maksimal dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, terutama melalui penyediaan modal kerja bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Wonogiri