Lewati ke konten utama
BPR/BPRS 2 Menit Baca

Kinerja BPR Bank Bahari Tegal Terseok, DPRD Desak Direksi Lakukan Langkah Taktis

H

Henigun

14 September 2026

Kinerja BPR Bank Bahari Tegal Terseok, DPRD Desak Direksi Lakukan Langkah Taktis
Ilustrasi.(Foto: Istimewa)

TEGAL, SEPUTARBANK - Komisi II DPRD Kota Tegal menyoroti kinerja PT BPR Bank Bahari Kota Tegal, yang telah membukukan rapor merah dengan kerugian mencapai Rp1,71 miliar hingga Agustus 2026. Saat ini, BUMD Milik Pemerintah Kota Tegal itu tengah menghadapi tekanan berat.

Angka yang dicapai bank tersebut jauh melenceng dari target Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026 yang mematok laba sebesar Rp758,74 juta. Kondisi ini menciptakan celah signifikan hingga Rp2,47 miliar antara target yang dirancang dan realisasi di lapangan.

Dalam rapat kerja yang digelar di Gedung Parlemen, Ketua Komisi II Zaenal Nurohman mendesak jajaran direksi untuk segera mengambil langkah taktis, mengingat sisa waktu operasional tahun ini tinggal tiga bulan.

"Kami minta untuk serius melakukan lompatan-lompatan besar agar nanti pendapatan akhirnya positif," tegas Zaenal.

Selain beban kerugian, kinerja keuangan Bank Bahari juga diperberat oleh tumpukan kredit macet yang menembus angka Rp8 miliar, dan sekitar Rp6 miliar di antaranya berasal dari sektor peminjaman pembiayaan. DPRD mengingatkan agar penanganan kredit macet ini disikapi secara intensif bersama pihak terkait sebelum kian menggerogoti tingkat kesehatan finansial bank.

Tantangan Bank Bahari kian kompleks seiring terjadinya kekosongan pimpinan menyusul wafatnya Direktur Utama almarhum Yusuf. Dewan mengingatkan bahwa sosok pengganti yang nantinya menduduki posisi puncak harus memiliki keberanian dan kapasitas untuk melakukan terobosan. Kegagalan dalam membenahi kinerja ini tidak hanya mengancam eksistensi bank, tetapi juga berimbas langsung pada serapan dividen untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di samping catatan kritis tersebut, DPRD memberikan apresiasi pada beberapa lini kinerja. Setoran dividen Tahun Buku 2025 senilai Rp380 juta yang masuk ke Kas Daerah pada tahun ini tercatat mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya.

DPRD juga memberikan dukungan terhadap keberlanjutan program Kredit Sumeh, yakni fasilitas pinjaman tanpa agunan bernilai Rp2 juta hingga Rp5 juta bagi masyarakat kelas bawah. Program ini dinilai efektif membentengi pedagang pasar dari jeratan rentenir, sehingga penyalurannya diminta untuk terus ditingkatkan secara optimal.

H

Henigun