PALU, SEPUTARBANK - Sejumlah persoalan krusial yang dihadapi BPR/BPRS di Sulawesi Tengah (Sulteng) membutuhkan perhatian bersama dari lintas pemangku kepentingan, agar fungsi intermediasi dapat berjalan secara optimal. Penguatan BPR/BPRS sangat vital, mengingat posisinya yang sangat dekat dengan denyut ekonomi masyarakat bawah.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Bank Perekonomian Rakyat (DPD) Perbarindo Sulteng, Hendrik Sjam, dalam forum diskusi bersama Badan Supervisi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan Komisi XI DPR RI di Kiora Kafe, Jumat (11/9/2026).
Dalam diskusi tersebut, DPD Perbarindo Sulteng didaulat menjadi narasumber utama.
Sejumlah isu utama yang diangkat diantaranya, potret gambaran umum industri BPR/BPRS di Sulteng, isu-isu strategis yang tengah dihadapi industri, hingga langkah penguatan peran lembaga keuangan daerah dalam menyokong sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ketua DPD Perbarindo Sulteng, Hendrik Sjam, yang didampingi Sekretaris Roe, Kabid Pengembangan Kelembagaan dan SDM Nolfi, serta Wakil Bendahara Yulia Umi Ratu, memaparkan secara komprehensif terkait dinamika perkembangan, tantangan operasional, dan kontribusi strategis BPR/BPRS terhadap perekonomian lokal.
Hendrik menjelaskan, BPR/BPRS tak sekadar menyalurkan pembiayaan, tapi juga memegang peranan kunci dalam menggerakkan usaha produktif, memperluas akses keuangan inklusif, serta membentengi masyarakat dari jeratan investasi ilegal. Berbagai capaian DPD Perbarindo Sulteng dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan tersebut turut menuai apresiasi dari para peserta forum.
Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Muhidin M. Said, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum berharga untuk memetakan kondisi riil industri perbankan daerah di Sulteng. Ia menyoroti pentingnya peninjauan kembali terhadap sejumlah hambatan regulasi dan kebijakan yang dinilai berpotensi mengganjal laju pertumbuhan BPR/BPRS.
Di samping membedah kendala regulasi, kata Muhidin, diskusi ini juga membuka ruang evaluasi atas berbagai kemajuan yang berhasil dicapai Perbarindo dalam memperluas jangkauan pembiayaan bagi UMKM.
"Pada dasarnya kita ingin melihat fokus kendala yang dihadapi BPR se-Sulteng, terutama regulasi dan kebijakan lainnya. Pada sisi lain, kita juga ingin mengetahui kemajuan yang telah dicapai Perbarindo dalam memberdayakan ekonomi rakyat dan menyentuh pelaku UMKM," jelas Muhidin.
Turut hadir dalam perhelatan tersebut perwakilan Badan Supervisi LPS, antara lain Hermawan dan Kepala Perwakilan LPS Makassar, Fuad, beserta jajaran anggota Komisi XI DPR RI.
Menutup keterangannya, Hendrik berharap diskusi interaktif ini mampu memperkokoh sinergi antara Perbarindo, regulator, LPS, dan DPR RI untuk memformulasi solusi atas rupa-rupa tantangan industri.
"Sudah saatnya kiprah DPD Perbarindo Sulteng semakin membumi di Bumi Tadulako," tandas Hendrik penuh optimisme.
Ia menambahkan, penguatan BPR/BPRS pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kemanfaatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Lewat akses pembiayaan yang lebih fleksibel dan tepat sasaran, BPR/BPRS diharapkan terus menjadi mitra andalan bagi pelaku UMKM dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah.