JAKARTA, SEPUTARBANK.COM – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menegaskan pentingnya menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Harris mengatakan, wacana pelebaran defisit APBN di atas 3 persen hingga kini belum masuk dalam pembahasan resmi. Pemerintah, menurutnya, masih menjadikan batas 3 persen sebagai acuan dalam pengelolaan anggaran negara.
“Ya, jadi sampai saat ini itu hanya sekadar wacana. Belum ada pembahasan secara resmi mengenai pelebaran defisit di atas 3 persen,” kata Harris, dikutip Seputarbank dari pemberitaan Parlementaria DPR RI menjelang Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9/2026).
Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap pemerintah yang pada September 2026 masih menggunakan batas defisit maksimal 3 persen sesuai ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.
Harris juga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 14 Agustus 2026. Menurutnya, angka 3 persen perlu tetap menjadi patokan untuk menjaga kredibilitas dan disiplin fiskal.
Terlebih, dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 pemerintah menetapkan target defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB. Karena itu, Harris menilai belum terdapat kebutuhan untuk memperlebar batas defisit tersebut.
Menurut Harris, pelebaran defisit berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan melalui utang. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap pasar sekaligus meningkatkan biaya pembiayaan negara apabila tidak diimbangi dengan kemampuan fiskal yang memadai.
“Sehingga saya melihat bahwa kita harus tetap mempertahankan disiplin fiskal, yaitu defisit sebesar 3 persen. Kita tidak mendukung untuk pelebaran defisit paling tidak sampai saat ini karena tentu ini tetap kita harus disiplin,” ujarnya.
Di sisi lain, Harris menilai program-program prioritas pemerintah tetap perlu mendapat dukungan. Namun, pembiayaan program tersebut harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran negara tanpa harus memperlebar batas defisit.
Ia turut menyoroti besarnya pembayaran bunga utang pemerintah. Harris menyebut pembayaran bunga utang saat ini mencapai sekitar Rp600 triliun, sementara pendapatan negara berada di kisaran Rp3.300 triliun.
Menurut perhitungannya, pembayaran bunga tersebut setara sekitar 20 persen dari penerimaan negara. Sementara itu, dari utang baru yang disebut mencapai sekitar Rp800 triliun, sekitar Rp600 triliun digunakan untuk membayar bunga utang.
“Artinya adalah dari Rp800 triliun utang baru, Rp600 triliunnya sudah digunakan untuk membayar bunga atas utang. Maka kalau defisit diperlebar artinya adalah utang diperbesar maka generasi mendatang yang akan menanggung beban utang ini,” katanya.
Harris mengingatkan, peningkatan defisit yang diikuti dengan penambahan utang dapat memperbesar beban fiskal pada masa mendatang. Karena itu, kebijakan pelebaran defisit perlu dipertimbangkan secara hati-hati dengan memperhatikan kemampuan APBN.
Ia berharap pemerintah tetap konsisten menjaga disiplin fiskal dan secara bertahap mengarahkan APBN menuju kondisi anggaran berimbang. Salah satu langkahnya, kata Harris, adalah mengupayakan defisit secara bertahap mendekati nol.
“Saya yakin Presiden juga akan tetap konsisten dengan apa yang beliau nyatakan yaitu mengarah kepada balance budget. Atau defisit malah nantinya secara bertahap diusahakan untuk mendekati nol,” pungkas politikus PDI-Perjuangan tersebut.