JAKARTA, SEPUTARBANK.COM – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Cindy Monica meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat kapasitas pengawasan ruang digital seiring masifnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas internet.
Menurut Cindy, penguatan infrastruktur digital tidak cukup hanya diukur dari bertambahnya jaringan dan cakupan layanan. Pemerintah juga perlu memastikan kemampuan pengawasan mampu mengantisipasi berbagai risiko digital, termasuk judi online dan persoalan perlindungan anak.
Sorotan tersebut disampaikan Cindy dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026) yang dikutip Seputarbank dalam kanal resmi DPR RI.
Ia menilai porsi anggaran untuk pengembangan dan penguatan infrastruktur digital masih mendominasi pagu anggaran. Sementara itu, anggaran untuk program teknis pengawasan ruang digital dinilai relatif lebih kecil.
Kondisi tersebut, kata Cindy, perlu menjadi bahan evaluasi agar kapasitas pengawasan pada 2027 dapat mengikuti perkembangan ancaman dan risiko yang muncul di ruang digital.
“Sejauh mana kapasitas pengawasan di tahun 2027 ini bisa memadai untuk menghadapi judi online, perlindungan anak, maupun risiko digital yang terus berkembang?” ujar Cindy.
Selain persoalan pengawasan, Cindy turut menyoroti kualitas pemerataan konektivitas internet di berbagai daerah. Ia menyebut masih terdapat wilayah yang mengalami blank spot maupun kualitas jaringan yang belum memadai.
Berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah daerah, Cindy mengatakan masyarakat di beberapa wilayah masih harus membeli voucher internet dengan harga sekitar Rp5 ribu hingga Rp6 ribu per jam. Namun, jangkauan layanan tersebut juga disebut masih sangat terbatas.
“Kita masih banyak sekali menghadapi persoalan blank spot dan juga kualitas internet konektivitas. Di beberapa daerah saat saya turun, bahkan saya sendiri masih menghadapi membeli voucher internet Rp5 ribu sampai Rp6 ribu per jam, dan itu pun di titiknya hanya mencakup maksimal 500 meter,” katanya.
Cindy menegaskan pembangunan infrastruktur digital perlu dibarengi dengan pengukuran terhadap kualitas layanan dan manfaat yang dirasakan langsung masyarakat. Menurutnya, besarnya investasi maupun jumlah infrastruktur tidak otomatis menunjukkan keberhasilan apabila kualitas layanan belum merata.
“Penyesuaian anggaran perlu dilihat dari kualitas layanan dan outcome yang benar-benar bisa masyarakat kita rasakan, bukan hanya dari besarnya investasi, jumlah infrastruktur, atau luasnya cakupan jaringan,” tegas Cindy.