SEPUTARBANK, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu pagi (22/08/2026) untuk mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam kunjungan tersebut, Presiden memimpin rapat penanganan serta menginstruksikan aksi cepat, terpadu, dan serentak di seluruh wilayah Kalimantan yang terdampak.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis pada Sabtu malam (22/08/2026) mengatakan, Presiden Prabowo juga melakukan konferensi video dari Palangka Raya dengan petugas di Kalimantan Selatan, gubernur, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), serta Asisten Operasi (Asops) Polri. Konferensi tersebut dilakukan untuk mengecek secara langsung kebutuhan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
Dalam penanganan karhutla, Presiden Prabowo menegaskan perlunya penguatan dukungan personel, peralatan, dan sarana pemadaman agar seluruh titik api dapat segera ditangani.
“Penambahan lebih dari 17 helikopter water bombing akan tiba paling lambat besok pagi, melengkapi 30 pesawat yang sudah di Kalimantan,” ujar Teddy.
Selain itu, pemerintah akan menambah mesin pompanisasi dan pipanisasi untuk mendukung proses pemadaman di seluruh kota terdampak. Peralatan tersebut ditargetkan tiba pada Minggu (23/08/2026).
Presiden Prabowo juga menginstruksikan penambahan kekuatan personel di lapangan.
“Penambahan mesin pompanisasi dan pipanisasi di seluruh kota terdampak akan tiba besok. Tiga batalyon atau sekitar 1.500 prajurit TNI beserta alat pemadam perorangannya akan tiba dari luar Kalimantan besok pagi untuk membantu memadamkan titik-titik kecil yang masih tersebar,” imbuh Teddy.
Di sisi penegakan hukum, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tindakan tegas akan dilakukan terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan dan melanggar ketentuan hukum.
“Penindakan tegas akan dilakukan terhadap setiap pembakar lahan yang terbukti melanggar hukum,” katanya.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penanganan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah akan menambah tenaga kesehatan, menangani persoalan kesehatan akibat karhutla, serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak dan penanganan karhutla.
“Penambahan tenaga kesehatan (nakes), penanganan masalah kesehatan, serta edukasi kepada warga terkait karhutla,” pungkasnya.
(BPMI Setpres)