SEPUTARBANK — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang semakin meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Ia menilai lonjakan titik panas harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan intervensi secara cepat dan terukur.
“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” ujar Puan, Jumat (21/8/2026).
Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan sebaran hotspot tertinggi, yakni mencapai 767 titik. Selanjutnya Kalimantan Barat mencatat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara sebanyak 3 titik.
Menurut Puan, memburuknya kondisi Karhutla berpotensi menimbulkan dampak berantai, mulai dari penurunan kualitas udara, meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terganggunya kegiatan belajar dan aktivitas masyarakat, hingga kerusakan habitat satwa.
Kabut asap juga berpotensi meluas hingga lintas batas negara. Di sejumlah lokasi terdampak parah, seperti Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kabut pekat bahkan disebut membuat jarak pandang hanya sekitar 10 meter.
Puan meminta pemerintah menetapkan wilayah operasi prioritas dengan mempertimbangkan berbagai indikator, seperti kemunculan hotspot berulang, kondisi lahan gambut, tingkat kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, serta kemampuan daerah dalam melakukan pemadaman.
“Wilayah dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk pemadaman,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat turun tangan ketika pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam menangani Karhutla. Menurut Puan, pemantauan secara real time diperlukan agar daerah yang dinilai lambat atau tidak mampu merespons dapat segera memperoleh dukungan tambahan.
Selain memperkuat operasi darat, Puan menilai pemadaman dari udara harus diarahkan ke wilayah yang sulit dijangkau petugas. Operasi di darat juga harus memastikan api benar-benar padam hingga ke bagian bawah permukaan, khususnya di wilayah gambut, sehingga tidak kembali menyala.
Puan turut menyoroti keselamatan petugas pemadam. Ia meminta pemerintah memastikan personel di lapangan memperoleh alat pelindung diri yang memadai, antara lain baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan.
“Ini untuk melindungi petugas dari kobaran api, panas ekstrem, dan asap pekat di lapangan. Kondisi Karhutla di Kalimantan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga intervensi pemadaman titik api harus cepat dilakukan dan dengan cara efektif,” katanya.
Perlindungan Masyarakat Harus Diperkuat
Selain fokus pada pemadaman, Puan meminta pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat yang terdampak asap Karhutla. Pemerintah diminta melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala di seluruh wilayah terdampak.
Apabila kualitas udara telah melewati ambang batas aman, pemerintah perlu mempertimbangkan pembatasan aktivitas masyarakat di luar ruangan. Puan juga mendorong penyediaan tempat penampungan sementara apabila kondisi di suatu daerah sudah masuk kategori berbahaya.
Layanan kesehatan tambahan juga dinilai penting, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.
“Pemerintah wajib menyiapkan stok masker bagi warga dan menyiapkan skenario penyesuaian sekolah serta aktivitas luar ruang apabila indeks kualitas udara terus memburuk,” ujar Puan.
Puan ikut mengomentari dampak kabut asap Indonesia yang telah dirasakan negara tetangga. Ratusan sekolah di Malaysia dilaporkan diliburkan akibat kabut asap, sementara Singapura mengingatkan warganya mengenai potensi dampak Karhutla Indonesia.
Ia meminta pemerintah tidak menunggu munculnya kembali keberatan dari negara-negara tetangga sebelum mengambil tindakan serius.
“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegasnya.
Penegakan Hukum Harus Berjalan
Di sisi lain, Puan mendorong aparat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran maupun pihak yang lalai hingga menyebabkan Karhutla meluas.
Ia menilai setiap titik api harus dapat ditelusuri dan diketahui pihak yang bertanggung jawab. Sebab, dampak Karhutla tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menyentuh sektor kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat.
“Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, Karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu,” ucapnya.
Puan juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai langkah pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan sejak titik api pertama terdeteksi.
Menurut dia, kebakaran kerap berkembang menjadi lebih besar bukan semata-mata karena api terlambat terdeteksi, melainkan akibat adanya jeda antara informasi yang diterima, keputusan yang dibuat, dan tindakan di lapangan.
“Bagaimana pencegahannya, dan seperti apa penanggulangan saat titik api pertama ditemukan. Karena Karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan,” pungkas Puan. (Sumber: AHA/DPR RI)