SEPUTARBANK, JAKARTA — Upaya memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menunjukkan hasil. Hingga Juli 2026, fasilitasi business matching pembiayaan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia (BI) telah mencapai Rp285 miliar.
Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan inklusif sebesar Rp150 miliar dan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp135 miliar. Capaian itu diperkirakan masih akan bertambah hingga akhir 2026 seiring dengan realisasi pembiayaan dari berbagai kesepakatan yang telah difasilitasi.
Komitmen tersebut kembali diperkuat melalui kegiatan Gebyar Pembiayaan yang menjadi bagian dari rangkaian Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 di JICC, Jakarta, Jumat (21/8).
Dalam kegiatan tersebut, delapan lembaga keuangan menandatangani kesepakatan pembiayaan dengan UMKM mitra. Empat kesepakatan merupakan pembiayaan inklusif dan empat lainnya pembiayaan berkelanjutan.
Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan BRI, BCA, BSI, Mandiri, SMBC, Panin Bank, OCBC, dan BNI bersama UMKM mitra masing-masing. Acara tersebut disaksikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman.
Menurut Aida, tantangan pembiayaan UMKM tidak hanya terletak pada ketersediaan dana. Kesiapan usaha, persepsi risiko, rekam jejak keuangan, serta kemampuan mempertemukan UMKM dengan lembaga keuangan juga menjadi faktor yang menentukan.
Karena itu, BI mengambil peran sebagai katalis dengan memperkuat ekosistem pembiayaan dari sisi supply maupun demand.
“Bank Indonesia berperan sebagai katalis dalam memperkuat pembiayaan UMKM dari sisi supply dan demand,” ujar Aida.
Dari sisi supply, BI memberikan insentif melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada perbankan yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Sementara itu, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) diarahkan untuk mendorong perluasan pembiayaan inklusif.
Dari sisi demand, digitalisasi pembayaran melalui QRIS membantu membangun rekam jejak transaksi usaha sehingga dapat memperkuat kesiapan UMKM dalam mengakses pembiayaan formal.
Aida menegaskan, penguatan ekosistem pembiayaan UMKM membutuhkan komitmen yang berkelanjutan dan sinergi lintas pihak.
“Penguatan ekosistem pembiayaan UMKM ke depan memerlukan komitmen yang konsisten, inovasi yang adaptif, serta sinergi yang semakin erat antara Bank Indonesia, Pemerintah, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya,” katanya.
Sementara itu, Maman Abdurrahman menilai pembiayaan harus diikuti dengan peningkatan kapasitas usaha dan perluasan pasar agar modal yang diterima UMKM benar-benar mampu mendorong pertumbuhan bisnis.
Hingga 20 Agustus 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp197 triliun kepada 3,05 juta UMKM, dengan 65% di antaranya mengalir ke sektor produksi.
Pemerintah juga mendorong sinergi business matching dan penguatan platform digital SAPA UMKM untuk memperluas akses UMKM terhadap berbagai layanan dan informasi pengembangan usaha.
“Pembiayaan yang ditandatangani hari ini diharapkan dapat menjadi modal bagi penambahan kapasitas usaha, perluasan pasar, dan peningkatan omzet,” ujar Maman.
Dengan berlanjutnya fasilitasi business matching, BI berharap semakin banyak UMKM dapat terhubung dengan sumber pembiayaan yang sesuai, memperbesar kapasitas usaha, dan naik kelas. (Ilman sumber Rilis BI)