PALANGKA RAYA KALTENG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat adanya dinamika pada kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di wilayah Kalimantan Tengah per Oktober 2025.
Meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa indikator keuangan, OJK memastikan kondisi industri BPR/BPRS secara umum masih tetap terkendali.
Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) OJK Kalteng, Erwan Suryono, menyampaikan bahwa aset BPR dan BPRS tercatat mengalami penurunan sebesar 15,28 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp1,95 triliun. Penurunan signifikan juga terlihat pada Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terkoreksi 44,44 persen menjadi Rp761,58 miliar.
“Penurunan kinerja ini dipicu oleh fenomena perpindahan dana masyarakat dari BPR ke bank umum. Namun, kami menegaskan bahwa pergeseran ini tidak berdampak signifikan terhadap stabilitas kinerja keuangan BPR secara keseluruhan,” jelas Erwan dalam keterangannya, Selasa (30/12).
Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit atau pembiayaan tercatat sebesar Rp1,28 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 28,14 persen. Sementara itu, rasio kredit macet (Non-Performing Loan) menunjukkan kenaikan tipis dari 6,12 persen menjadi 6,37 persen. Erwan menilai angka tersebut masih dalam batas wajar dan dapat dimitigasi dengan baik oleh perbankan terkait.
Dorongan Inovasi dan Layanan Digital Menyikapi perkembangan ini, OJK Kalteng menekankan pentingnya adaptasi teknologi bagi industri BPR dan BPRS agar tetap mampu bersaing di pasar yang dinamis. Erwan menyebutkan bahwa kedekatan emosional dengan masyarakat kecil merupakan nilai lebih yang harus dipertahankan.
“BPR memiliki peran strategis dalam melayani masyarakat kecil. Kami terus mendorong agar BPR dan BPRS memperkuat inovasi layanan digital dan meningkatkan jangkauan langsung ke masyarakat agar tetap relevan di tengah persaingan industri perbankan saat ini,” tutup Erwan.
