JAKARTA, SEPUTARBANK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan publik untuk melayangkan aduan resmi apabila mengantongi bukti maupun informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Raffi Ahmad.
Belakangan ini, figur publik yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni tersebut menjadi sorotan tajam menyusul terungkapnya delapan paket pengadaan jasa pemengaruh (influencer) dari dua kementerian yang diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia.
Walau demikian, Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, meluruskan bahwa institusinya belum mengambil langkah penindakan apa pun terkait isu mengenai Raffi Ahmad yang sedang ramai diperbincangkan publik tersebut.
Achmad Taufik menggarisbawahi bahwa KPK terbuka menerima setiap laporan dari warga, asalkan aduan itu disertai kelengkapan berkas serta fakta pendukung yang memadai agar dapat dikaji secara mendalam oleh tim.
"KPK membuka peluang untuk masyarakat melaporkan gitu ya, sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana gitu," ujarnya saat memberikan keterangan kepada awak media, dikutip Rabu (18/11/2026).
Menurut pemaparan Taufik, kabar yang masih berupa perbincangan di ruang publik belum memenuhi syarat untuk langsung diproses ke tahap penindakan hukum.
Atas dasar itu, pihak lembaga antirasuah belum dapat memberikan penjelasan mendetail perihal polemik yang sedang bergulir tersebut. Namun, pintu pengaduan tetap terbuka lebar bagi masyarakat melalui saluran resmi KPK, salah satunya lewat Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).
"Jadi silakan, ini masih informasi yang berkembang dari masyarakat tentunya ya, dan belum bisa untuk menyampaikan secara detail," lanjut Taufik.
Ia memandang bahwa partisipasi aktif publik dalam melaporkan indikasi praktik korupsi memegang peranan krusial dalam memperkuat agenda pemberantasan rasuah di tanah air.
"Ini tentunya kabar gembira buat masyarakat yang memang peduli dalam hal isu-isu yang terkait dengan pemberantasan korupsi," tutupnya.
Sebagai latar belakang, polemik ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan hasil temuan mengenai delapan paket proyek pengadaan jasa influencer dari dua kementerian yang dimenangkan oleh PT Rans Animasi Indonesia. Entitas bisnis yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad itu tercatat mengantongi nilai kontrak mencapai total Rp14,69 miliar.
Data tersebut dikantongi ICW lewat penelusuran rekam jejak realisasi belanja pengadaan kementerian dan lembaga untuk periode tahun anggaran 2023–2026 melalui laman resmi data.inaproc.id yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Berdasarkan rincian delapan paket yang dipublikasikan, sebanyak lima proyek berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada tahun anggaran 2024 dengan pagu nilai sekitar Rp3,9 miliar. Adapun tiga paket proyek sisanya tercatat bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk rentang waktu 2025–2026 dengan nilai kontrak berkisar Rp10,8 miliar.