BANJARMASIN SEPUTARBANK - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Selatan mulai membuka ruang kolaborasi terkait pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna menghadirkan layanan publik yang lebih praktis, salah satunya menyasar sektor perbankan.
Langkah awal ini direalisasikan Disdukcapil Kalsel lewat agenda audiensi sekaligus koordinasi bersama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel), di Cafe Aksel, Kantor Cabang Utama Bank Kalsel, Banjarmasin, Selasa (17/11/2026).
Dorongan penerapan IKD ini bertujuan mengintegrasikan identitas kependudukan berbasis digital ke dalam layanan finansial. Dengan begitu, tahapan verifikasi data nasabah diharapkan berjalan jauh lebih singkat, efisien, serta terjamin keamanannya.
Rombongan yang dipimpin langsung oleh Kepala Disdukcapil Provinsi Kalsel, Dewi Fuziarti, tersebut diterima oleh Kepala Divisi Digital Banking Bank Kalsel, Muhammad Yamin, bersama jajaran perwakilan dari berbagai divisi di Kantor Pusat Bank Kalsel.
Dalam kesempatan itu, Dewi Fuziarti menekankan bahwa jangkauan penggunaan IKD harus terus diperluas agar eksistensinya tidak sekadar menjadi dokumen digital di dalam ponsel warga, melainkan mampu menghadirkan kegunaan konkret untuk urusan administratif maupun pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan IKD tidak hanya sekadar terpasang di gawai masyarakat, tetapi benar-benar berfungsi maksimal sebagai identitas sah yang mempermudah berbagai urusan, termasuk transaksi perbankan di Bank Kalsel,” katanya.
Ia menilai, sinergi dengan institusi perbankan merupakan pilar krusial dalam membentuk ekosistem digital kependudukan. Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pendayagunaan data dan identitas kependudukan dapat dimaksimalkan demi menciptakan pelayanan yang lebih efektif serta saling terhubung.
Pada sesi diskusi tersebut, kedua instansi juga membedah sejumlah indikator kesiapan implementasi IKD, mencakup kesiapan infrastruktur teknologi informasi, standar pengamanan dan proteksi data, hingga skema teknis integrasi sistem ke berbagai lini layanan milik Bank Kalsel.
Dewi kembali mengingatkan bahwa seluruh proses penerapan IKD wajib tunduk pada koridor hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan keamanan siber serta perlindungan data pribadi warga.
“Kami berharap penjajakan ini dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui pembahasan teknis dan kesepakatan kerja sama. Tentunya, seluruh proses pemanfaatan data kependudukan harus dilaksanakan sesuai regulasi, dengan tetap mengutamakan keamanan serta menjaga kerahasiaan data masyarakat,” imbuhnya.
Pertemuan ini juga menjajaki potensi kemitraan yang lebih komprehensif melalui rencana perumusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai pemanfaatan hak akses data kependudukan antara Disdukcapil Provinsi Kalsel dan Bank Kalsel.
Sebagai langkah nyata untuk mempercepat adopsi identitas digital, agenda tersebut turut dirangkai dengan kegiatan aktivasi IKD secara langsung bagi para pegawai Bank Kalsel.