JAKARTA, SEPUTARBANK.COM – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memperoleh persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) atau Rights Issue. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Jumat (6/11/2026).
Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham Seri B. Aksi korporasi ini menjadi langkah strategis BSI untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus meningkatkan porsi kepemilikan saham publik atau free float.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan pelaksanaan Rights Issue diharapkan dapat memperkuat fundamental bisnis Perseroan, memperluas partisipasi investor, serta meningkatkan daya saing BSI di industri perbankan dan pasar modal.
Menurut Anggoro, peningkatan porsi free float merupakan langkah yang telah lama dinantikan pasar. Saat ini, porsi kepemilikan saham publik BSI berada di kisaran 9,9%. Dengan peningkatan porsi tersebut, BSI berharap dapat membuka peluang investasi yang lebih luas, termasuk bagi investor institusi dan global yang menjadikan tingkat free float sebagai salah satu pertimbangan dalam keputusan investasi.
Selain meningkatkan likuiditas perdagangan saham, peningkatan kepemilikan publik juga berpotensi memperkuat posisi BSI untuk memenuhi kriteria sebagai konstituen indeks saham global.
"Kami melihat peningkatan free float sebagai momentum untuk memperluas basis investor BSI dan meningkatkan daya tarik saham Perseroan di pasar modal. Dengan kepemilikan saham publik yang lebih luas, semakin banyak investor domestik maupun global yang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan BSI. Kami berharap pelaksanaan Rights Issue ini dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia sekaligus mendorong masuknya aliran investasi portofolio asing (foreign portfolio inflow)," ujar Anggoro.
Di tengah dinamika perekonomian global dan domestik, penguatan permodalan dinilai semakin penting bagi keberlanjutan bisnis perbankan. Berbagai tantangan ekonomi menuntut perbankan memiliki struktur permodalan yang kuat untuk menjaga ketahanan usaha sekaligus mempertahankan kapasitas pertumbuhan.
Anggoro menegaskan, tambahan modal akan menjadi fondasi bagi BSI dalam menghadapi tantangan ekonomi sekaligus menangkap peluang pertumbuhan bisnis ke depan.
"Permodalan yang kuat merupakan fondasi bagi BSI untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi sekaligus menangkap peluang pertumbuhan ke depan. Melalui tambahan modal, kami ingin memastikan BSI memiliki capital buffer yang memadai untuk menjaga resiliensi, memperluas kapasitas pembiayaan, serta mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Penguatan permodalan ini juga menjadi bagian dari langkah strategis BSI untuk menuju KBMI 4," tambahnya.
Kebutuhan penguatan modal tersebut sejalan dengan proyeksi perkembangan bisnis BSI. Kebutuhan permodalan Perseroan diproyeksikan meningkat dari Rp51,07 triliun pada 2026 menjadi Rp64,41 triliun pada 2027.
Sejalan dengan itu, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) diproyeksikan meningkat dari 20,38% menjadi 23,31%. Penguatan kapasitas permodalan tersebut diharapkan dapat mendukung aspirasi BSI untuk masuk ke dalam kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4.
Apabila target tersebut tercapai, BSI akan menjadi satu-satunya bank syariah di Indonesia yang masuk dalam kelompok KBMI 4. Pencapaian ini sekaligus akan menjadi tonggak penting dalam peningkatan skala usaha BSI dan perkembangan industri perbankan syariah nasional.
Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI terus memperkuat ekosistem keuangan syariah, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas penyaluran pembiayaan.
Dengan fundamental bisnis dan struktur permodalan yang semakin kuat, Perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang sehat, meningkatkan daya saing, serta memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian nasional.