Lewati ke konten utama
NASIONAL 3 Menit Baca

BI Suntik Likuiditas Rp149,3 Triliun, UMKM dan Sektor Perumahan Jadi Prioritas

R

Redaksi

11 November 2026

BI Suntik Likuiditas Rp149,3 Triliun, UMKM dan Sektor Perumahan Jadi Prioritas

JAKARTA, SEPUTARBANK – Bank Indonesia (BI) memperkuat dukungan terhadap pembiayaan sektor produktif dengan menyediakan tambahan likuiditas sebesar Rp149,3 triliun bagi industri perbankan. Dana tersebut diarahkan untuk memperluas pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor perumahan.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menjelaskan, dari total dukungan tersebut, sebesar Rp84,3 triliun dialokasikan untuk sektor UMKM, sementara sekitar Rp65 triliun lainnya ditujukan bagi sektor perumahan.

Dukungan ini diberikan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, yakni dengan mengurangi kewajiban penempatan dana perbankan di BI. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan ruang lebih luas bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam konferensi pers pada Rabu (11/11/2026), Destry menyampaikan bahwa BI berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan UMKM dan pengembangan sektor perumahan.

Ia menjelaskan, pengurangan kewajiban cadangan perbankan membuat sebagian dana yang sebelumnya ditempatkan di BI dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung aktivitas pembiayaan.

Selain memberikan dukungan likuiditas melalui kebijakan tersebut, BI juga telah menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan dari 9% menjadi 7% pada Oktober 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan likuiditas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Siapkan Target KUR Rp394 Triliun pada 2027

Dukungan likuiditas BI tersebut sejalan dengan langkah pemerintah yang menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp394 triliun pada 2027.

Target tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan KUR yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dari keseluruhan target pembiayaan, KUR reguler memperoleh alokasi sebesar Rp325 triliun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan sektor perumahan senilai Rp30 triliun serta Kredit Program Pemberdayaan Perempuan Prasejahtera sebesar Rp30 triliun.

Sementara itu, sektor pertanian mendapatkan alokasi KUR sebesar Rp1,4 triliun. Adapun Kredit Investasi (KI) untuk Produksi Industri Padat Karya ditetapkan sebesar Rp600 miliar.

Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperkuat sektor-sektor yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Realisasi KUR Perumahan Tembus Rp30 Triliun

Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa realisasi program KUR Perumahan hingga 10 November 2026 telah mencapai sekitar Rp30 triliun.

Pembiayaan tersebut disalurkan untuk mendukung dua sisi kebutuhan sektor perumahan. Dari sisi pasokan, pendanaan mencakup pengembangan perumahan, pedagang bahan bangunan, hingga penyedia jasa konstruksi.

Sementara dari sisi permintaan, fasilitas pembiayaan dimanfaatkan masyarakat untuk renovasi, pembelian, maupun pembangunan rumah.

Hingga periode tersebut, program KUR Perumahan tercatat telah menjangkau sekitar 117.000 rumah. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi salah satu penyalur dengan kontribusi pembiayaan terbesar, yakni mencapai Rp13 triliun.

Sinergi antara kebijakan likuiditas BI dan program pembiayaan pemerintah diharapkan mampu memperkuat akses permodalan UMKM sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan kepemilikan rumah bagi masyarakat.

R

Redaksi