JAKARTA, SEPUTARBANK - Salah satu lembaga kajian ekonomi, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, mayoritas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum terintegrasi ke dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Hasil riset INDEF mencatat, 80 persen UMKM responden belum melihat adanya peluang usaha baru. Ekonom INDEF, Dzulfian Syafrian, menyoroti minimnya trickle-down effect dan adanya potensi pengalihan (substitusi) permintaan yang hanya menguntungkan kelompok usaha tertentu.
Senada dengan INDEF, survei CELIOS yang dirilis Direktur Utama Bhima Yudhistira menunjukkan ketidakpuasan publik. Sebanyak 91 persen responden dari kelompok ahli dan 66 persen responden umum menolak atau tidak setuju dengan konsep serta pelaksanaan Kopdes Merah Putih.
Guna mengatasi persoalan ini, INDEF menyarankan perbaikan ekosistem pengadaan, diantaranya, pertama adalah membuka data kebutuhan dapur MBG dan koperasi secara transparan. Langkah selanjutnya, menetapkan target alokasi belanja untuk UMKM lokal. Kemudian, menggandeng kantin sekolah dan warung kelontong, agar pendapatan usaha lokal tidak tergerus.
Di sisi lain, pihak pengelola program menyuarakan sudut pandang berbeda.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih telah terbukti membantu stabilitas harga di tingkat produsen. Ia mencontohkan aksi korporasi pembelian bawang di Nganjuk yang sukses mendongkrak harga jual petani dari Rp12 ribu hingga menembus Rp20 ribu per kg.
Menurut dia, keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh keuntungan finansial, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat
“Profit itu bagaimana itu bermanfaat, karena kita orientasinya adalah benefit. Profit itu hanya sebagai alat untuk mewujudkan manfaat yang lebih besar,” ujarmya.