JAKARTA, SEPUTARBANK.COM – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menyiapkan pembiayaan maksimal Rp178,02 miliar untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku.
Pembiayaan tersebut diarahkan untuk sejumlah proyek strategis, meliputi pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga pembangunan infrastruktur pengaman pantai.
Perjanjian pembiayaan ditandatangani Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, PT SMI, Pemerintah Provinsi Maluku, dan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Bank Maluku Malut) juga menandatangani Perjanjian Pengelolaan Rekening.
Reynaldi mengatakan pembangunan infrastruktur di Maluku memiliki arti strategis karena tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap pusat ekonomi, layanan dasar, dan berbagai peluang usaha.
“Pembangunan infrastruktur di Maluku bukan sekadar membangun jalan, jembatan, irigasi, atau pengaman pantai. Yang kita bangun adalah akses yang menghubungkan masyarakat dengan pusat ekonomi, layanan dasar, dan berbagai peluang di daerahnya,” ujar Reynaldi.
Menurutnya, pembiayaan tersebut diharapkan memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian daerah. PT SMI, kata dia, ingin memastikan proyek yang dibiayai dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Maluku.
“Melalui pembiayaan ini, PT SMI ingin menjadi bagian dalam menghadirkan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Maluku,” katanya.
Dari sisi Pemerintah Provinsi Maluku, pembiayaan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan di tengah tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan dan tingginya biaya konektivitas antarwilayah.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan penguatan infrastruktur menjadi kebutuhan strategis untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan distribusi hasil produksi dari berbagai daerah di Maluku.
“Maluku membutuhkan infrastruktur yang dapat menjawab tantangan konektivitas antarwilayah. Karena itu, kerja sama dengan PT SMI ini menjadi langkah penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk mempercepat pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan pengaman pantai,” kata Hendrik.
Melalui skema pembiayaan tersebut, Pemprov Maluku akan menangani 17 ruas jalan, satu jembatan provinsi, satu kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, serta empat kegiatan pembangunan infrastruktur pengaman pantai.
Program tersebut menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Maluku 2025–2029. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, transportasi, serta telekomunikasi untuk memperkuat konektivitas antarwilayah maupun intrawilayah.
Kebutuhan peningkatan infrastruktur di Maluku masih cukup besar. Hingga Januari 2026, panjang jalan provinsi tercatat sekitar 996,35 kilometer, sementara tingkat kelayakannya baru mencapai 54,79%.
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan peningkatan kualitas jaringan jalan provinsi sebagai salah satu penopang utama konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pembangunan jalan dan jembatan juga diarahkan untuk membuka akses menuju wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Infrastruktur tersebut sekaligus diharapkan memperlancar konektivitas sentra pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan pelabuhan, bandar udara, pusat pemerintahan, hingga fasilitas pelayanan dasar.
Dampak ekonomi
Pembiayaan infrastruktur tersebut diproyeksikan memberikan efek berganda terhadap perekonomian Maluku. Berdasarkan kajian pembiayaan, setiap tambahan pembiayaan infrastruktur sebesar Rp1 berpotensi menciptakan output Rp1,73 dalam total perekonomian daerah.
Dari sisi ketenagakerjaan, tambahan 100 tenaga kerja dalam pembangunan maupun operasional infrastruktur berpotensi menciptakan 157 tenaga kerja dalam total perekonomian Maluku.
Dampak tersebut berpotensi dirasakan berbagai sektor, mulai dari konstruksi, pertanian, perikanan, perdagangan, industri makanan dan minuman, real estate, hingga jasa pendidikan dan kegiatan pertanian lainnya.
Dengan demikian, pembiayaan infrastruktur tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan aset publik, tetapi juga menjadi instrumen untuk menggerakkan aktivitas ekonomi melalui peningkatan konektivitas serta kelancaran arus barang dan jasa.
Masuknya PT SMI dalam pembiayaan daerah sekaligus memperlihatkan semakin pentingnya sumber pendanaan alternatif bagi pemerintah daerah. Skema tersebut memberikan ruang tambahan bagi daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada kapasitas APBD.
Hingga Agustus 2026, PT SMI mencatat total komitmen pembiayaan daerah mencapai Rp37,56 triliun, dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp12,85 triliun.
Bagi pemerintah daerah, skema pembiayaan tersebut menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur, sekaligus mempertahankan ruang fiskal APBD untuk mendukung kebutuhan pelayanan publik lainnya.