JAKARTA, SEPUTARBANK.COM – Pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Presiden Prabowo Subianto meminta agar semakin banyak warga negara Indonesia memiliki rekening perbankan sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Dalam rapat itu, pemerintah turut membahas tingkat kepemilikan rekening masyarakat serta strategi memperluas akses layanan keuangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen. Sementara tingkat literasi keuangan berada di angka 63,57 persen.
“Tadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening warga negara atau masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, capaian tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan standar negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Meski demikian, pemerintah masih akan terus mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan agar akses masyarakat terhadap layanan perbankan semakin luas.
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen,” katanya.
Untuk merealisasikan arahan Presiden, pemerintah meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
“Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening,” tegas Airlangga.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut nantinya akan dipadankan dengan sistem yang dimiliki Bank Indonesia, khususnya untuk mendukung sistem pembayaran.
“Data yang dipakai adalah data dari Dukcapil, dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya,” jelas Airlangga.
Selain pemadanan data, pemerintah juga akan mengoptimalkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai bagian dari gateway system. Penggunaan QRIS diharapkan semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan digital.
“Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” ujar Airlangga.
Ke depan, rekening yang disiapkan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperluas kepemilikan rekening, tetapi juga memperkuat ekosistem keuangan digital dan mendorong masyarakat semakin aktif menggunakan layanan perbankan.
Sumber: BPMI Setpres