Jakarta, Seputarbank.com — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperkuat dukungannya terhadap implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai upaya memperluas akses pembiayaan sektor perumahan sekaligus mendorong pemberdayaan pelaku usaha dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
Sejak KPP diluncurkan, BTN telah menyalurkan pembiayaan secara kumulatif mencapai Rp7,4 triliun. Penyaluran tersebut terdiri atas Rp5,4 triliun KPP Supply dan Rp2 triliun KPP Demand. Melalui dua skema tersebut, pembiayaan tidak hanya menyasar masyarakat yang membutuhkan rumah, tetapi juga pelaku usaha yang berada di dalam ekosistem perumahan.
Direktur Corporate Banking BTN Helmy Afrisa mengatakan, KPP memiliki peran strategis karena mampu menjangkau dua sisi sekaligus, yakni penyediaan rumah dan masyarakat produktif yang membutuhkan dukungan pembiayaan perumahan.
“Melalui KPP Supply dan KPP Demand, BTN berupaya memperluas akses pembiayaan di seluruh ekosistem perumahan. Kami ingin program ini tidak hanya mendorong penyediaan hunian, tetapi juga meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan pada akhirnya menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Helmy dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Menara BTN, Jakarta, Jumat (11/9).
Plafon hingga Rp5 Miliar
Pada sisi KPP Supply, fasilitas pembiayaan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pelaku usaha seperti developer, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan, dengan plafon kredit mencapai Rp5 miliar.
Sementara itu, KPP Demand menyediakan pembiayaan hingga Rp500 juta bagi UMKM perorangan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk membeli, membangun, maupun merenovasi rumah yang sekaligus mendukung aktivitas usaha.
Potensi pertumbuhan KPP pun masih terbuka lebar. Khusus wilayah Jakarta dan sekitarnya, BTN mencatat 353 peminatan dengan total plafon mencapai Rp424,944 miliar.
Rinciannya, sebanyak 57 peminatan KPP Supply memiliki nilai Rp288,970 miliar, sedangkan 296 peminatan KPP Demand mencapai Rp135,974 miliar.
“Besarnya peminatan menunjukkan kebutuhan pembiayaan perumahan datang dari berbagai sisi. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, developer, kontraktor, toko bahan bangunan, dan pelaku UMKM agar manfaat KPP dapat menjangkau semakin banyak masyarakat,” kata Helmy.
Rumah Tak Hanya untuk Hunian
Menurut Helmy, penguatan KPP sekaligus menjadi bagian dari strategi BTN dalam memanfaatkan ekosistem perumahan untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.
Bagi masyarakat produktif, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi tempat usaha sekaligus aset yang mendukung peningkatan penghasilan keluarga.
Karena itu, pembiayaan perumahan diharapkan tidak berhenti pada kepemilikan hunian, tetapi mampu menciptakan aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Menteri PKP: UMKM Harus Naik Kelas
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi implementasi KPP yang dinilainya dapat menjadi instrumen penting untuk membantu pelaku UMKM dalam ekosistem perumahan meningkatkan skala usahanya.
“Manfaat program ini sangat luar biasa. Dari sisi supply, subsidi bunganya sangat membantu. Mudah-mudahan, seperti tujuannya, UMKM baik kontraktor, developer maupun toko bangunan bisa naik kelas,” ujar Maruarar.
Menurutnya, meski KPP merupakan program yang relatif baru, respons masyarakat dan pelaku usaha terhadap program tersebut sangat positif. Tingginya penyerapan bahkan mendorong peningkatan kuota KPP nasional dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.
Maruarar juga menyoroti peran BTN yang menjadi penyalur dengan capaian tinggi pada skema KPP Supply.
“Programnya boleh baru, belum sampai setahun, tetapi ternyata responsnya sangat positif. Penyerapan sangat tinggi, makanya kuotanya dinaikkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Dari sisi supply, BTN itu paling tinggi,” katanya.
Dampaknya Menjalar ke Banyak Sektor
Maruarar menegaskan bahwa keberhasilan KPP tidak semestinya hanya dilihat dari besarnya pembiayaan yang telah disalurkan. Lebih jauh, program tersebut harus mampu menciptakan transformasi pelaku UMKM menjadi usaha yang lebih besar dan kuat.
Ia berharap pelaku UMKM yang memperoleh manfaat KPP saat ini dapat berkembang menjadi perusahaan dengan skala usaha yang jauh lebih besar pada masa mendatang.
“Kita baru bangga kalau 10 atau 15 tahun lagi, UMKM yang kita temui hari ini mengatakan, waktu itu saya masih UMKM, tetapi 10 tahun kemudian saya sudah naik kelas menjadi perusahaan besar yang sukses,” kata Maruarar.
Menurutnya, sektor perumahan mempunyai efek berantai yang besar terhadap perekonomian. Pembangunan rumah tidak hanya menggerakkan developer dan kontraktor, tetapi juga membuka lapangan kerja serta meningkatkan permintaan terhadap bahan bangunan, transportasi, industri manufaktur hingga berbagai usaha masyarakat di sekitar proyek.
“Ekosistem perumahan sangat luar biasa. Pengembang, developer, kontraktor, toko bangunan, UMKM, semuanya harus solid supaya kita bisa menggerakkan ekonomi,” ujarnya.
Penyaluran BTN Capai Rp5,25 Triliun
Maruarar pun mendorong BTN untuk terus melakukan terobosan agar penyaluran KPP dapat berlangsung lebih cepat dan menjangkau lebih banyak masyarakat serta pelaku usaha.
Hingga 9 September 2026, penyaluran KPP BTN sepanjang tahun berjalan telah mencapai Rp5,25 triliun dari target penyaluran Rp10 triliun pada 2026.
“Targetnya besar, harapannya besar. Kerjanya juga harus besar, hatinya besar, jiwanya juga besar bagi Republik dan rakyat Indonesia,” tutup Maruarar.
Sumber: Kanal Resmi BTN, dikutip Seputarbank.com, Selasa (15/09/2026).