Lewati ke konten utama
Bank 2 Menit Baca

Fasilitas Kredit Belum Terpakai Tembus Rp2.548 Triliun, Ini Kata Gubernur BI

H

Henigun

26 September 2026

Fasilitas Kredit Belum Terpakai Tembus Rp2.548 Triliun, Ini Kata Gubernur BI
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.(Foto: Istimewa)

JAKARTA, SEPUTARBANK - Bank Indonesia (BI) menyoroti tingginya angka fasilitas kredit perbankan yang belum dimanfaatkan oleh nasabah—atau undisbursed loan.

Otoritas Moneter ini mencatat, nilai plafon kredit yang mengendap tersebut masih berada di kisaran Rp2.548 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menilai bahwa fenomena ini dipengaruhi oleh dinamika di dua sisi sekaligus, yakni keterbatasan permintaan (demand) serta preferensi penawaran (supply) dari lembaga perbankan itu sendiri.

Ia menjelaskan, dari kacamata permintaan, hingga kuartal II-2026, ekspansi kredit nasional dinilai masih didominasi oleh proyek-proyek dan kegiatan belanja pemerintah. Di sisi lain, laju serapan dari sektor swasta sebelumnya belum menunjukkan geliat yang signifikan.

Meski demikian, indikator pergerakan ekonomi swasta belakangan ini mulai memperlihatkan sinyal positif.

"Data terakhir menunjukkan sektor swasta sudah mulai bergerak naik. Ini artinya dari sisi demand sudah mulai ada dorongan untuk memanfaatkan fasilitas kredit," ungkap Destry pada Jumat (25/9/2026).

Sementara dari sudut pandang penawaran, sebagian kalangan perbankan sempat cenderung memilih menempatkan likuiditas mereka pada instrumen surat berharga, seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), ketimbang menyalurkannya langsung dalam bentuk pinjaman.

Merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif yang dikaitkan dengan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM).

Langkah itu diantaranya, bank yang aktif menyuarkan kredit, mendapatkan kelonggaran berupa insentif GWM, guna menambah ketersediaan likuiditas yang dapat diputar kembali ke sektor riil. Sedangkan bank pasif/Dominan di Surat Berharga, tidak memperoleh insentif GWM, agar mendorong alokasi aset yang lebih seimbang ke sektor produktif.

"Kami memantau secara sangat granular untuk melihat bank mana saja yang menahan likuiditas padahal ada potensi penyaluran. Saat ini kelompok Himbara menjadi yang paling aktif, tetapi kami juga melihat permintaan di bank-bank lain mulai bertumbuh," tegasnya.

Pendekatan ini mulai membuahkan hasil. BI mencatat penyaluran kredit secara nasional pada Agustus 2026 mampu tumbuh melampaui angka 13,6%. Angka ini menjadi indikator kuat bahwa transmisi kebijakan moneter menuju sektor riil berjalan secara efektif.

Destry menilai tren ini sebagai sinyal positif bagi penguatan kapasitas ekonomi nasional, mengingat porsi pembiayaan kini makin banyak mengalir ke sektor-sektor produktif, termasuk dalam bentuk kredit investasi yang mendukung perputaran usaha jangka panjang.

H

Henigun