SEPUTARBANK, JAKARTA – Independensi Bank Indonesia (BI) menjadi salah satu isu paling krusial dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur BI Destry Damayanti yang digelar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI dengan Destry Damayanti di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino secara khusus menguji sejauh mana Destry mampu menjaga sikap independen bank sentral ketika berhadapan dengan kepentingan pemerintah, terutama dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Menurut Harris, posisi Destry yang telah sekitar tujuh tahun menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI membuat persoalan independensi menjadi penting untuk diuji sebelum dirinya dipercaya menduduki posisi tertinggi di bank sentral.
“Maka kalau hari ini Ibu diberi amanah untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia, bagaimana kami bisa percaya bahwa yang kami pilih adalah seorang Destry Damayanti, bukan Perry Warjiyo jilid kedua?” tanya Harris.
Bagi Harris, pergantian gubernur bukan sekadar persoalan perubahan figur. Lebih dari itu, publik dan DPR perlu melihat karakter kepemimpinan serta keberanian calon gubernur dalam mengambil keputusan yang tetap berpegang pada mandat BI, khususnya menjaga stabilitas nilai rupiah dan inflasi.
Diuji soal Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Harris kemudian menguji sikap Destry apabila pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, sementara pelonggaran kebijakan moneter berpotensi meningkatkan tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah.
Ia mempertanyakan apakah BI akan tetap mengambil keputusan berdasarkan perhitungan ekonomi dan mandat bank sentral apabila kebijakan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan dinilai berisiko terhadap stabilitas makroekonomi.
“Kalau pemerintah ngotot menerapkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, sementara BI memiliki pemahaman bahwa pelonggaran moneter ini bisa mengancam inflasi dan pelemahan nilai tukar, apakah BI akan mengikuti target pertumbuhan ini?” ujarnya.
Menurut Harris, keberanian BI mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan dengan pemerintah menjadi salah satu indikator penting independensi bank sentral. Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, katanya, tetap harus berjalan tanpa mengorbankan stabilitas moneter.
Batas Intervensi Rupiah Dipertanyakan
Sorotan berikutnya diarahkan pada stabilisasi nilai tukar rupiah. Harris meminta Destry menjelaskan efektivitas kebijakan triple intervention sekaligus batas kapan intervensi BI masih layak dilakukan dan kapan mekanisme pasar perlu diberi ruang.
“Pada titik mana Ibu menganggap bahwa intervensi BI ini terlalu mahal dan tidak efektif?” kata Harris.
Ia menilai kebijakan intervensi harus dilakukan secara terukur. BI perlu mempertimbangkan efektivitas dan biaya yang dikeluarkan agar stabilisasi rupiah tidak justru menguras sumber daya ketika tekanan pasar sudah sulit dikendalikan melalui intervensi.
Inflasi dan Potensi Kenaikan Harga Energi
Persoalan inflasi juga menjadi bagian penting dalam pendalaman Harris. Ia menyoroti capaian inflasi yang berada dalam sasaran 2,5 persen plus-minus 1 persen dan meminta penjelasan mengenai seberapa besar keberhasilan tersebut berasal dari kebijakan moneter BI.
Menurut Harris, inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga, tetapi juga harga pangan serta administered prices yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
Ia pun mengingatkan potensi tekanan inflasi apabila terjadi kenaikan harga energi pada tahun mendatang. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan koordinasi erat antara BI dan pemerintah agar stabilitas harga tetap terjaga sekaligus tidak menekan daya beli masyarakat secara berlebihan.
Kebijakan BI Harus Terasa di Sektor Riil
Harris juga mengaitkan independensi BI dengan efektivitas kebijakan terhadap sektor riil. Ia menyoroti kebijakan makroprudensial, termasuk pelonggaran Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM), di tengah pertumbuhan kredit korporasi yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan kepada UMKM.
Menurutnya, tambahan likuiditas perbankan harus benar-benar mengalir ke sektor produktif. Kebijakan BI jangan hanya meningkatkan likuiditas perbankan, tetapi juga harus mampu memperluas pembiayaan bagi UMKM dan kelompok usaha yang membutuhkan akses modal.
Selain itu, Harris mendalami koordinasi BI dengan Kementerian Keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ia ingin memastikan perbedaan pandangan antarotoritas dapat dikelola secara profesional ketika menghadapi tekanan ekonomi maupun kebijakan strategis pemerintah.
Pada akhirnya, seluruh pertanyaan Harris mengarah pada satu hal: seperti apa wajah BI di bawah kepemimpinan Destry Damayanti jika nantinya mendapat kepercayaan memimpin selama lima tahun. Ia meminta Destry menjelaskan warisan kepemimpinan yang ingin ditinggalkan sekaligus risiko terbesar yang ingin dihindari.
“Lima tahun dari sekarang publik akan mengingat satu hal tentang kepemimpinan Destry Damayanti. Maka Ibu ingin dikenal sebagai apa di posisi sebagai Gubernur Bank Indonesia? Dan sebaliknya, risiko yang paling Ibu takuti lima tahun dari sekarang itu seperti apa?” pungkasnya. (bit/um, sumber rls/dpr)