SEPUTARBANK JAKARTA – Rendahnya pertumbuhan kredit di sektor Usaha Mikro Kecil dan Mencegah (UMKM) masih menjadi perhatian serius Bank Indonesia (BI). Tak hanya itu, bank sentral ini mencatat rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) pada segmen ini berada di angka 4,5% hingga 5,6%.
Angka ini jauh melampaui NPL perbankan nasional yang terjaga di level 2,09%.
Tingginya angka kredit macet tersebut berdampak langsung pada lambatnya laju penyaluran pembiayaan ke sektor usaha rakyat ini. Ketimpangan pertumbuhan kredit pun terlihat makin mencolok. Pertumbuhan Kredit UMKM yang hanya mencapai 1,62%, sedangkan Pertumbuhan Kredit Perbankan Nasional mampu melaju hingga 13,58%.
Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, mengungkapkan bahwa akses pembiayaan masih menjadi ganjalan utama bagi para pelaku usaha. Hasil survei terhadap lebih dari 200 UMKM menunjukkan proporsi pelaku usaha yang memegang fasilitas kredit pada kuartal I dan II tahun 2026 stagnan di kisaran 34% hingga 35%.
"Ternyata memang untuk posisi di kuartal 1 dan kuartal ke-2 yang warna biru bar-nya, ternyata tidak banyak yang punya kepemilikan kredit atau tidak bergerak kepemilikan kreditnya, masih di sekitar 35 sampai 34%," jelas Aida.
Kondisi ini terbilang ironis mengingat UMKM merupakan fondasi terpenting perekonomian Indonesia. Sektor ini menguasai sekitar 99% dari total unit usaha nasional, menyerap 97% tenaga kerja, serta memberikan sumbangsih sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menariknya, lebih dari 60% penggerak UMKM di Indonesia adalah perempuan. Melihat potensi dan perannya yang begitu mendasar, BI terus mendorong perluasan saluran pembiayaan—tidak hanya mengandalkan perbankan konvensional, tetapi juga mengoptimalkan peran lembaga keuangan non-bank hingga perusahaan teknologi finansial (fintech) agar UMKM dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.