SEPUTARBANK, JAKARTA – Rencana operasional Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada Januari mendatang mendapat perhatian dari Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris. Ia meminta pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), serta regulasi sebelum bursa mulai menjalankan fungsinya.
Andi menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama menyangkut kejelasan jenis komoditas yang masuk kategori strategis. Menurutnya, batasan tersebut penting agar kewenangan bursa baru memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Berbeda dengan mineral seperti emas dan nikel yang harga acuannya sudah terbentuk di pasar internasional, batasan dan jenis komoditas strategis lainnya harus didudukkan dengan jelas agar sesuai dengan kewenangan bursa yang baru ini,” ujar Andi seusai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (28/8/2026) seperti yang dikutip Seputarbank, Senin (31/08/2026) dari kanal resmi DPR RI.
Selain jenis komoditas, Andi juga menyoroti kesiapan struktur kelembagaan di internal OJK. Ia mengingatkan bahwa pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sehingga aspek organisasi dan tata kelola harus dimatangkan sebelum bursa beroperasi.
“Kesiapan struktur kelembagaan secara masif di internal OJK belum sepenuhnya selesai,” tegasnya.
Menurut Andi, tantangan bursa ke depan bukan hanya membangun sistem perdagangan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam pembentukan harga komoditas global. Selama ini, sejumlah komoditas unggulan Indonesia seperti nikel, emas, kopi, cokelat, hingga kelapa sawit masih sangat dipengaruhi mekanisme harga internasional.
“Selama ini, harga komoditas unggulan seperti nikel, emas, kopi, cokelat, hingga kelapa sawit masih sepenuhnya didikte oleh pasar internasional,” katanya.
Karena itu, pembangunan bursa perlu dibarengi strategi diplomasi dan lobi internasional. Indonesia dinilai perlu memperkuat jejaring dengan organisasi serta asosiasi komoditas global agar memiliki pengaruh lebih besar dalam perdagangan dan pembentukan harga komoditas dunia.
Di sisi lain, Andi meminta target operasional pada Januari dikaji secara realistis. Ia menilai penyelesaian struktur kelembagaan, penyiapan SDM, hingga pematangan strategi negosiasi global membutuhkan waktu yang cukup agar bursa dapat beroperasi secara optimal.
“Setidaknya dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk benar-benar menyelesaikan struktur kelembagaan, menyiapkan sumber daya manusia, dan mematangkan langkah negosiasi di tingkat global,” pungkasnya. (APP/UM, Sumber Kanal DPR RI)