SEPUTARBANK DENPASAR - Prestasi membanggakan berhasil diperoleh BPR Sukawati Pancakanti (BPR Kanti). BPR di Denpasar Bali ini meraih penghargaan bergengsi Prajaniti Dharmartha Awards 2026, yang diserahkan langsung kepada Direktur Utama BPR Kanti, dalam rangkaian acara Global Hindu Business Conference yang berlangsung di Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar, Sabtu (11/7).
Raihan ini menjadi cermin atas dedikasi panjang BPR Kanti yang secara konsisten mendukung dan memperdayakan kelembagaan serta prajuru adat di Bali selama belasan tahun.
Selama belasan tahun, bank perekonomian rakyat ini secara konsisten berada di garis depan dalam menyokong serta memperkuat kelembagaan maupun para prajuru adat di seluruh penjuru Bali.
Jika menengok ke belakang, sumbangsih nyata BPR Kanti dalam membentengi adat di Pulau Dewata sebenarnya sudah terpatri sejak tahun 2014. Kala itu, sebagai penanda momentum 25 tahun masa baktinya, BPR Kanti mengambil langkah pionir dengan memfasilitasi penerbitan sekaligus penyebarluasan buku berjudul "Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya".
Kini, setelah lebih dari satu dekade berlalu, komitmen tersebut tidak luntur melainkan kian dipertegas lewat kebijakan korporasi yang sangat strategis. Melalui ketetapan resmi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPR Kanti tahun 2026, pihak manajemen secara bulat sepakat untuk mengalokasikan seluruh dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan—yang menyentuh angka Rp500 juta—khusus untuk sektor adat.
"Keputusan rapat umum pemegang saham BPR Kanti tahun 2026 ini sudah memutuskan bahwa 100% CSR dari BPR Kanti ini diarahkan untuk pemberdayaan prajuru adat dan kelembagaan adat," ungkap Made Arya Amitaba saat diwawancarai di sela-sela jalannya acara.
Arya Amitaba pun memaparkan bahwa kebijakan radikal ini lahir dari sebuah prinsip mendalam, yakni sikap "tahu diri dan berbalas budi" terhadap tanah kelahiran.
Arya menilai, urat nadi perekonomian Bali yang selama ini disokong oleh sektor pariwisata, pada hakikatnya berdiri kokoh di atas fondasi kelestarian adat dan budaya. Fondasi berharga tersebut dijaga siang dan malam oleh keberadaan desa adat.
Pandangan ini pun beresonansi kuat dengan arahan yang sempat disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Bali dalam agenda gala dinner di rumah jabatan gubernur belum lama ini. Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur menegaskan betapa krusialnya peran pariwisata sebagai penopang utama ekonomi domestik.
"Perekonomian Bali tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini bersumber dari pariwisata. Kita mengenal pariwisata Bali ini adalah pariwisata adat dan budaya, dan adat budaya ini penuhnya ditopang oleh desa adat. Nah, oleh karena itu, sebagai wujud tahu diri berbalas budi BPR Kanti, itulah sebabnya kami memutuskan seluruhnya CSR diarahkan untuk pemberdayaan kelembagaan adat maupun prajuruhnya," urai Amitaba menjabarkan latar belakang kebijakan tersebut.
Menjadikan momentum penghargaan ini sebagai batu loncatan, BPR Kanti menaruh asa yang besar agar langkah konkret yang mereka ambil dapat memicu efek domino. Mereka berharap aksi nyata ini diadopsi oleh unit usaha lain, para pelaku bisnis, hingga korporasi skala besar yang mencari nafkah dan beroperasi di Pulau Seribu Pura ini.
Di akhir penjelasannya, Amitaba menyerukan sebuah ajakan terbuka bagi seluruh elemen pelopor ekonomi—tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, maupun skala usahanya—untuk mulai memberikan perhatian khusus serta porsi kontribusi yang signifikan bagi kelembagaan adat demi keberlangsungan masa depan Bali.
"Harapan kami ke depan, dengan alokasi sekitar 500 jutaan ini, perusahaan-perusahaan yang ada di Bali—tidak hanya pengusaha Hindu, namun siapapun dan perusahaan apapun yang bergerak di Bali—seyogianya juga memberikan porsi yang sangat luar biasa kepada kelembagaan adat ini beserta prajurunya. Agar pariwisata Bali, adat, dan budaya ini bisa tetap terpelihara dengan baik dan ditingkatkan di masa yang akan datang," pungkasnya menutup pembicaraan.
