JAKARTA – Kalangan buruh di seluruh Indonesia akan kembali menyerukan penolakan terhadap upah murah dan outsourcing.
Seruan tersebut akan disampaikan dengan turun ke jalan secara serentak, pada 28 Agustus 2025.
Aksi ribuan buruh dari seluruh Indonesia dinamakan “HOSTUM”
(Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah) ini, dipastikan akan melibatkan massa di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota.
Ketua Partai Buruh sekaligus Ketua Koalisi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari gerakan bersama yang direncanakan oleh serikat pekerja.
“Partai Buruh bersama koalisi serikat pekerja termasuk KSPI merencanakan aksi serempak di seluruh Indonesia pada 28 Agustus 2025,” kata Iqbal dalam konferensi pers.
Khusus untuk wilayah Jabodetabek, lanjut Iqbal, massa yang diperkirakan mencapai 10.000 buruh akan memusatkan aksinya di depan Gedung DPR RI atau Istana Negara. Para peserta aksi di Jabodetabek ini akan datang dari berbagai daerah, termasuk Karawang, Jawa Barat, dan Banten.
Iqbal menjelaskan, Aksi HOSTUM ini tidak hanya menyoroti isu upah dan sistem kerja, tetapi juga membawa enam tuntutan utama yang akan disampaikan kepada pemerintah.
Dipaparkannya, Tuntutan Utama Aksi HOSTUM tersebut adalah:
- Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM)
- Setop PHK dan Bentuk Satgas PHK
- Reformasi Pajak Perburuhan, dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7.500.000 per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR), hapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.
- Sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru tanpa Omnibus Law.
- Sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi
- Revisi RUU Pemilu dan redesign sistem Pemilu 2029.
Aksi damai ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para pekerja di Indonesia.
