SULAWESI TENGGARA – Percepatan pengisian jabatan strategis di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan hal yang esensial. Khususnya posisi direksi dan komisaris yang masih lowong di beberapa BPR daerah perlu segera diisi agar proses peleburan (merger) BPR dapat berjalan mulus dan sesuai target.
Demikian diungkapkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), dalam arahannya pada forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri para pemegang saham BPR Bahteramas, belum lama ini.
Menurut Andi, struktur organisasi yang belum solid menjadi penghalang bagi efektivitas merger.
“Kami sangat mengharapkan pengisian posisi strategis ini dapat terlaksana dalam waktu dekat,” ucapnya.
Andi mengatakan, dirinya sangat mendukung bila posisi direksi dan komisaris diisi oleh generasi muda yang professional, dan memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi digital. Transformasi BPR di masa depan, kata dia, membutuhkan pemimpin yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing di era perbankan digital.
“Idealnya, pilihlah kandidat dari kalangan muda. Mereka cenderung lebih cepat beradaptasi dengan perubahan, terutama dalam aspek digitalisasi. Hal ini krusial agar BPR tidak tertinggal dan dapat langsung berkompetisi dengan bank-bank besar,” pungkasnya.
Sejumlah kepala daerah se-Provinsi Sultra sebagai pemegang saham turut hadir pada RUPS tersebut, diantaranya Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Bupati Konawe Yusran Akbar, Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak, Bupati Muna Bahrun Labuta, dan Bupati Bombana Burhanuddin.
Mereka kompak menyatakan dukungan terhadap rencana peleburan 12 BPR menjadi satu entitas bank daerah. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat sektor keuangan daerah dan memperluas akses layanan keuangan hingga ke pelosok Sultra.
Sementara, Direktur Utama BPR Bahteramas Konawe, Ahmat, yang juga menjabat sebagai Ketua Perbarindo Sultra menilai, proses peleburan BPR telah disusun secara bertahap dan mendapat dukungan dari seluruh jajaran direksi di daerah.
“Peleburan ini adalah amanat regulasi OJK. Tapi lebih dari itu, ini adalah peluang besar bagi kita semua untuk menciptakan satu bank daerah yang lebih kuat, modern, dan bisa bersaing,” ungkapnya.
Ahmat menyebut, konsolidasi ini akan memungkinkan BPR memiliki produk dan layanan berbasis teknologi seperti ATM, internet banking, dan mobile banking.
“Saat ini, total aset gabungan seluruh BPR Bahteramas hampir mencapai Rp1 triliun, dengan modal inti sekitar Rp69 miliar. Setelah merger rampung, seluruh potensi tersebut akan disatukan dalam satu sistem, satu arah kebijakan, dan satu brand yang kuat,” jelasnya.
Kantor pusat operasional BPR hasil merger akan berkedudukan di ibu kota provinsi, sementara seluruh kantor BPR di kabupaten/kota akan berubah status menjadi kantor cabang. Dengan demikian, jangkauan pelayanan tetap luas tanpa kehilangan kedekatan dengan masyarakat lokal.
