PONOROGO JATIM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut-sebut menuai masalah. Mulai dari siswa yang keracunan, persoalan perusahaan catering yang belum dibayar, hingga membengkaknya anggaran untuk program tersebut.
Belum lama ini diberitakan, bahwa Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Keuangan Jawa Timur (Jatim) menyebutkan anggaran program MBG yang telah berjalan selama lima bulan sejak awal Januari 2025, mengalami pembengkakan mencapai Rp171 Triliun, dan angka ini dipastikan akan terus bertambah.
Pesoalan administrasi keuangan pada Program MBG, terjadi di Ponorogo (Jatim). Di wilayah ini, untuk sementara program MBG untuk sementara terpaksa dihentikan sejak Jumat (16/5), menyusul adanya penyesuaian sistem administrasi keuangan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan yayasan pengelola program.
Meskipun begitu, Komandan Kodim (Dandim) 0802/Ponorogo Letkol Inf Dwi Soerjono di Ponorogo, memastikan, penghentian MBG bukan bersifat permanen, melainkan jeda sementara selama pembaruan sistem berlangsung.
“Bukan dihentikan, tapi sementara dilakukan perubahan administrasi. Proses ini sedang berjalan untuk penyesuaian sistem agar lebih transparan dan akuntabel,” kata dia, dikutip dari Antara, Selasa (20/5/2025).
Dandim menjelaskan, perubahan mekanisme administrasi yang dimaksud menyangkut sistem pengajuan dan pencairan dana bagi dapur penyedia makanan.
Jika sebelumnya dana operasional dibayarkan pada akhir kegiatan, saat ini anggaran akan diberikan pada awal bulan berdasarkan pengajuan kebutuhan.
“Misalnya, untuk kebutuhan dapur bulan Juni maka pengajuan dilakukan di awal Mei. Ini agar lebih terstruktur dan tidak menyulitkan dapur dalam operasional harian,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Dwi Soerjono, seluruh dapur MBG di Ponorogo masih menunggu aktivasi fitur sistem baru yang tengah disiapkan oleh pihak yayasan bersama BGN.
“Begitu sistem rampung, program akan kembali berjalan,” ucapnya.
Ia juga memastikan tidak ada pengurangan jumlah penerima manfaat. Saat ini, MBG di Ponorogo masih mencakup 2.697 siswa dari 16 sekolah mulai dari jenjang TK hingga SMP, termasuk posyandu.
“Hanya perubahan mekanisme. Jumlah penerima manfaat tetap seperti sebelumnya,” kataya.
