JAKARTA – Perhimpunan BPR Milik Pemda (Perbamida) mendorong anggotanya untuk memberikan dukungan finansial kepada pengusaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui penyaluran kredit.
Langkah Perbamida ini menyikapi isu yang beredar, bahwa di Jakarta khususnya, ada sejumlah SPPG dilaporkan berhenti beroperasi. Penyedia jasa katering di wilayah Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan tersebut, mengalami kerugian hampir Rp1 miliar akibat keterlambatan pembayaran selama dua bulan.
Pembahasan ini terungkap pada forum The Asian Post Best Regional Champion 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Jumat (16/5)
Seperti diketahui, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun saat ini program tersebut menghadapi tantangan operasional.
Perbamida berharap, langkah pemberian kredit finansial kepada SPPG, diharapkan dapat memperkuat rantai pasok MBG dan menggerakkan perekonomian di wilayah perdesaan.
Pada forum The Asian Post Best Regional Champion 2025, Sekretaris Jenderal Perbamida, Afandi Nugroho, menyampaikan, pihaknya menekankan pentingnya peran BPR milik Pemda dalam menyukseskan program MBG, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Afandi menilai, kebutuhan pengusaha untuk mendirikan SPPG sangat besar, dengan nilai investasi untuk satu SPPG saja ditaksir hingga Rp2 miliar.
Jika jumlahnya ratusan, maka pengusaha daerah membutuhkan ratusan miliar untuk permodalan. Apalagi, lanjutnya, pengusaha SPPG memiliki agunan karena usaha tersebut dibangun di atas tanah.
“Kalau bangunannya Rp1 miliar, pembelian alat dapur Rp500 juta, untuk dua mobil dan dua sepeda motor Rp500 juta butuhnya kira-kira Rp2 miliar. Kalau investasinya Rp2 miliar, kira-kira sewanya per ompreng atau per penerima manfaat itu 2.000, maka Rp2 miliar itu nggak sampai 2 tahun sudah lunas, setelah itu keuntungan,” jelasnya.
Ia meriinci, untuk kebutuhan pembiayaan ke SPPG di setiap kabupaten, BPR tinggal menghitung 25 persen dari jumlah penduduk. Sebesar 25 persen di antaranya itu adalah penerima manfaat MBG.
Di Kabupaten Jombang, misalnya, yang membutuhkan setidaknya 173 SPBG dengan hitungan penduduk 1,3 juta orang.
“Satu SPPG saja per minggunya itu membutuhkan 1.200 telur, belum yang lain. Ini yang kiranya barangkali bisa dieskalasi oleh kepala daerah, bagaimana memperbesar BPR milik pemda sebagai pelopor pendiri SPPG,” pungkasnya.
