JAKARTA, SEPUTARBANK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan kasus dugaan tindak pidana perbankan syariah yang terjadi di PT BPR Syariah Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah.
Dalam perkembangan terbaru, OJK menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan berkas perkara dan barang bukti atau Tahap II tersebut menandai tuntasnya proses penyidikan oleh penyidik OJK dan menjadi langkah lanjutan menuju proses penuntutan di pengadilan.
Berdasarkan siaran pers OJK, Jumat (13/11/2026), sebagaimana dikutip Seputarbank, kedua tersangka masing-masing berinisial TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Syariah Khasanah Ummat, serta AHK, pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS tersebut.
Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran fasilitas pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun tujuan pemberian pembiayaan.
Dugaan penyimpangan tersebut berlangsung selama periode Mei 2018 hingga September 2021. Dalam perkara ini, penyidik menemukan 21 fasilitas pembiayaan yang melibatkan 20 nasabah dengan potensi kerugian mencapai sekitar Rp1,72 miliar.
Sebelum pelimpahan Tahap II, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara kepada JPU pada Tahap I. Selanjutnya, pada 11 November 2026, OJK menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21.
Berawal dari Proses Pengawasan OJK
Penanganan kasus dugaan tindak pidana perbankan syariah ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian proses pengawasan OJK terhadap PT BPR Syariah Khasanah Ummat.
Proses tersebut meliputi pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan setelah ditemukan dugaan pelanggaran ketentuan perbankan syariah.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), atau Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Sementara itu, tersangka AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 4 Tahun 2023, atau Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
OJK Perkuat Penegakan Hukum di Sektor Keuangan
OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.
Koordinasi tersebut dilakukan guna memastikan setiap penanganan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK juga menekankan bahwa penguatan pengawasan dan penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan nasional.
Penyelesaian perkara BPR Syariah Khasanah Ummat ini sekaligus menjadi bagian dari upaya OJK memastikan industri perbankan syariah menjalankan kegiatan usaha secara sehat, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.