Lewati ke konten utama
NASIONAL 4 Menit Baca

OJK dan UNODC Perkuat Kerja Sama Berantas Kejahatan Kripto dan Aset Digital Lintas Negara

R

Redaksi

19 November 2026

OJK dan UNODC Perkuat Kerja Sama Berantas Kejahatan Kripto dan Aset Digital Lintas Negara
Foto: Dokumentasi OJK.

YOGYAKARTA, SEPUTARBANK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang, memperkuat kerja sama internasional untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kejahatan dan penyalahgunaan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK).

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan konsumen di tengah pesatnya perkembangan industri aset digital yang semakin terhubung lintas negara.

Mengutip siaran pers OJK, Kamis (19/11/2026), kesepakatan penguatan kerja sama tersebut mengemuka dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang berlangsung di Yogyakarta pada 18–20 November 2026.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, bersama Cybercrime Programme Officer UNODC, Himal Ojha, pada Rabu (18/11/2026).

Forum ini mempertemukan regulator, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi internasional, dan pelaku industri jasa keuangan dari berbagai negara. Agenda utamanya adalah memperkuat pertukaran informasi, meningkatkan kapasitas penanganan kejahatan keuangan digital, serta membangun koordinasi menghadapi risiko yang berkembang di tingkat regional maupun internasional.

Dalam sambutannya, Adi Budiarso mengatakan perkembangan teknologi keuangan, khususnya aset keuangan digital dan kripto, telah membuka peluang baru bagi pengembangan sektor keuangan. Namun, inovasi tersebut juga membawa risiko penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal yang semakin kompleks dan melintasi batas yurisdiksi.

“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi.

Menurutnya, pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan regulasi dan kesiapan pengawasan di setiap negara menjadi tantangan tersendiri dalam mencegah aktivitas ilegal.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum meratanya penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule. Kondisi tersebut menyebabkan informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum sepenuhnya tersedia secara menyeluruh.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Adi menekankan pentingnya integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum. Upaya ini perlu didukung mekanisme pertukaran informasi yang lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk menelusuri transaksi keuangan digital.

Kejahatan Kripto dan Penipuan Berbasis AI Jadi Sorotan

Dalam forum tersebut, para delegasi juga membahas berbagai ancaman yang muncul seiring perkembangan teknologi aset digital. Isu yang menjadi perhatian antara lain kejahatan siber, penyalahgunaan aset virtual, penipuan berbasis kecerdasan artifisial (AI-enabled fraud), serta praktik pencucian uang melalui aset kripto.

Selain itu, pembahasan mencakup pengawasan stablecoin, penerapan FATF Travel Rule, hingga tantangan investigasi dan penelusuran aset digital yang melibatkan berbagai negara.

Topik tersebut menjadi semakin penting karena karakteristik transaksi aset kripto memungkinkan perpindahan aset berlangsung secara cepat dan lintas batas negara. Kondisi ini menuntut otoritas pengawas dan aparat penegak hukum memiliki kemampuan investigasi serta koordinasi yang lebih kuat.

Pertemuan juga membahas perkembangan regulasi di masing-masing negara (country updates), pertukaran informasi dengan sektor swasta, studi kasus penegakan hukum, serta diskusi kelompok untuk merumuskan rekomendasi praktis dalam memperkuat kerja sama regional.

Libatkan Regulator dan Aparat Penegak Hukum Berbagai Negara

9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting diikuti perwakilan sejumlah negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura. Forum ini juga melibatkan perwakilan lembaga dan institusi dari Jepang serta Amerika Serikat.

Sejumlah otoritas pengawas sektor keuangan yang berpartisipasi di antaranya Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People's Democratic Republic.

Kegiatan tersebut turut melibatkan aparat penegak hukum, organisasi internasional seperti INTERPOL, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan yang bergerak di bidang analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara regulator, penegak hukum, dan industri dalam mengidentifikasi serta menangani berbagai modus kejahatan keuangan digital.

Melalui forum ini, OJK dan UNODC mendorong peningkatan efektivitas koordinasi antarotoritas, penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta pengembangan mekanisme pertukaran informasi yang lebih responsif dalam menghadapi risiko kejahatan keuangan digital.

Penyelenggaraan pertemuan internasional ini sekaligus menegaskan komitmen OJK untuk terus memperkuat kerja sama regional dan global dalam mengawal perkembangan industri Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

Dengan pengawasan yang semakin kuat, koordinasi lintas negara, serta penegakan hukum yang efektif, OJK berharap industri aset digital dapat tumbuh secara inovatif dan berintegritas, dengan tetap mengedepankan pelindungan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

R

Redaksi